ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Banyak orang tahu, bahwa Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, begitu juga dengan wilayah Jawa Barat. Sehingga dengan kekayaan sumber daya alam tadi, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan desa digital.
Hal tersebut dikarenakan sumber daya alam yang ada apabila dikelola dengan baik dan di distribuskan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat bahkan Indonesia, dengan menggunakan teknologi digital akan memberikan nilai tambah yang tinggi.
Selain itu, Jawa Barat sudah seharusnya mampu mengembangkan hasil pertanian, perkebunan maupun aktivitas perternakan dan perikanan dengan mengunakan teknologi, informasi dan komunikasi yang mutakhir.
Apabila hal tersebut dapat diwujudkan, maka Jawa Barat dapat menjadi provinsi maju yang berbasiskan agraris, dan tidak ketergantungan mendatangkan bahan pokok dari provinsi lain.
Tentunya usaha untuk melakukan digitalisasi pedesaan ini menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Kasan Basari, adalah untuk mencari keunggulan potensi lokal desa tersebut, yang kemudian dapat menjadi andalan dan memiliki nilai tambah dari desa tersebut.
“Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sudah seharusnya berorientasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memberdayakan kemampuan dan hasil dari masyarakatnya sendiri,” jelas Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Apabila Pemerintah Provinsi tidak memiliki rencana untuk memberdayakan masyarkat agar mandiri, maka Jawa Barat hanya sebagai target pasar yang besar bagi provinsi lain untuk memasarkan produk dan layanan di wilayah Jawa Barat.
Untuk Tahun 2022 ini, Pemprov Jabar memang berencana menjalankan program desa digital di 16 kabupaten/kota, 104 desa, 31 kawasan. Dan program desa digital ini sebetulnya sudah ada sejak 2021, yang kemudian tahun 2022 ini dilanjutkan kembali. Sedangkan pada 2021, ada 141 desa, di 15 kabupaten/kota dan 33 kawasan.
“Melalui progaram ini, tentunya ada penyediaan insfratruktur di desa. Lalu, ada peningkatan ekonomi Bumdes. Sehingga, ada nilai tambah bagi kegiatan ekonomi warga di desa digital itu. Jadi warga yang dilibatkan di dorong untuk berkembang dengan program digital ini,” katanya.
Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan program desa digital ini. Pertama, penyediaan infrastruktur dengan menyediakan akses. Kedua, mendorong aktivitas digital Bumdes. Ketiga untuk ekonomi warga.
Dengan adanya program desa digital ini, tentunya sejalan dengan program petani milenial. Sehingga ini bisa disandingkan dan mendukung kegiatan petani milenial.
“Semoga program ini berjalan sesuai harapan. Program desa digital bisa sejalan dengan program petani milenial. Dan ini bisa dirintis dari sekarang,” katanya.
Untuk mendukung kelancaran program ini, pembekalan pelatihan literasi digital sangat penting. Sehingga warga bisa memahami cara penggunaannya seperti apa. Serta bagaimana program ini bisa mendorong ekonomi warga. Karena, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga supaya meningkat.
Tujuan program ini menurut Kasan BAsari, juga harus bisa menjadi digitalisasi inklusif untuk semua warga. Karena saat ini masih banyak daerah di Jabar blank spot. Maka tentunya pemilihan lokasi desa digital sendiri harus berdasarkan daerah yang blank spot.
“Ini jadi sasaran penyediaan infrastruktur agar terhubung dulu. Jadi sasarannya yang blank spot disediakan infrastruktur untuk internet warga, kemudian aktivitas ekonominya. Target akhirnya, yaitu meningkatkan ekonomi desa,” pungkasnya. (muis)
