BANDUNG, elJabar.com – Biasanya angka fertilitas selalu menempati posisi penting dalam setiap kajian demografi. Hal ini terkait dengan perannya dalam menentukan besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah.
Pengendalian kependudukan (fertilitas) merupakan salah satu komponen demografi yang secara hipotesis merupakan rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita, sepanjang masa reproduksinya.
Apabila mengamati pengalaman di beberapa negara berkembang, biasanya fertilitas lebih berpengaruh dibandingkan mortalitas ataupun migrasi terhadap jumlah penduduk dan struktur umur suatu penduduk.
Angka kematian bayi menurut Anggota Fraksi Gerindra Jawa Barat, Dadang Kurniawan, merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, disamping sebagai indikator kesehatan.
Sedangkan angka harapan hidup menunjukan tingkat harapan hidup suatu masyarakat yang akan dicapai dengan asumsi kondisi kesehatan dan fasilitas kesehatan dianggap tetap.
“Pengendalian kependudukan ini menurut merupakan isu dan permasalahan yang selalu muncul dalam setiap tahun, sepanjang masa dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja,” ujar Dadang Kurniawan, kepada elJabar.com.
Dalam upaya penanganan masalah kependudukan, sejumlah lapisan masyarakat dapat dilibatkan untuk menjadi ujung tombak, yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini tentunya dibawah kordinator pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam masalah pengendalian kependudukan, yakni BKKBN.
Untuk struktur pemerintah, desa-desa bisa menjadi ujung tombak, dan dibantu oleh komponen lain masyarakat. Ini harus jadi basis, dalam upaya menyelesaikan permasalahan kependudukan di Jawa Barat.
“Langkah strategis tersebut untuk memperkuat peran BKKBN dalam memperluas serta memperkuat implementasi program pengendalian penduduk,” ujarnya.
Sebenarnya tidak hanya Keluarga Berencana atau masalah pengendalian penduduk, tapi juga pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat desa.
Karena selain fertilitas atau pengendalian penduduk, menurut Dadang Kurniawan, masalah lain seperti kesehatan ibu dan anak serta peningkatan ekonomi masyarakat desa, sangat penting dan perlu mendapat perhatian.
“Perlu diingat, masalah peningkatan ekonomi dan kesehatan sangat penting juga. Dalam anggaran belanja desa, ada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Dan itu cukup signifikan peningkatannya,” jelasnya.
Penting diselenggarakan sosialisasi secara intens supaya ada persepsi dan pemahaman terhadap permasalahan yang sama, bahwa desa dijadikan suatu basis hubungan untuk menyelesaikan berbagai masalah kependudukan.
Sementara itu, desa-desa di Jabar masih sedikit yang mengalokasikan anggarannya untuk masalah kependudukan. Untuk itu, dalam membantu program BKKBN, Pemprov Jawa Barat perlu segera untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa.
“Ini merupakan salah satu bentuk konkrit, dalam mendukung penyelesaian sebagian permasalahan yang fertilitasnya masih tinggi,” ujarnya.
Seperti yang kita tahu, di daerah-daerah masih banyak mendengarkan pengaruh tokoh-tokoh local setempat. Sehingga perlu melibatkan peran serta para tokoh untuk masalah pengendalian penduduk di Jabar. Peran tokoh masyarakat ini dirasa akan efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.
Permasalahan fertilitas di Jawa Barat, masih ada yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur. Selain itu, faktor budaya juga menjadi salah satu penyebab masalah fertilitas ini.
“Perlu peran serta para tokoh, yang dirasa efektif untuk mencegah terjadi pernikahan di bawah umur. Para tokoh ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya. (muis)
