Pj. Bupati Maybrat Minta Kepala OPD dan Bendahara Koperatif Jalani Pemeriksaan BPK
MAYBRAT, eljabar.com — Pj. Bupati Maybrat Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S. Sos. M. Si., menerima kunjungan (Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), di ruang kerjanya, Senin (27/3/2023).
Dalam pertemuan itu, BPK meminta kepada Pj. Bupati Maybrat agar para bendahara dapat bekerja sama dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut pun disambut baik Pj. Bupati Maybrat.
“Melalui Plh Sekda Kabupatem Maybrat, saya memerintahkan para Kepala OPD dengan bendahara agar dapat koperatif dalam menjalani pemeriksaan BPK,” ujar Bernhard.
Sebelumnya, ia memimpin apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maybrat.
Pada apel tersebut, Bernhard menyampaikan kepada para kepala OPD dan ASN terutama di bidang keuangan yang telah kedatangan BPK dalam pemeriksaan.
“Untuk itu apa yang diminta oleh BPK dalam hal pemeriksaan harus dipenuhi dan dilengkapi sebagai dasar bahwa kita mematuhi aturan yang ada,” jelas Bernhard.
Sementara dalam menyambut ulang tahun Kabupaten Maybrat, Bernhard mengaku bangga atas kegiatan yang dilaksanakan. Seperti pertandingan volly, basket , yospan antar OPD.
“Ini sebagai dasar bahwa kita kompak dalam satu kabupaten, bukan hanya dalam hal pertandingan saja namun juga dalam hal membangun kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, atau di pertengahan Bulan April, tambah Bernhard, pihaknya akan melaksanakan turing bersama tim komuninas motor se Sorong Raya, hal itu untuk memeriahkan HUT Kabupaten Maybrat nantinya.
“Selain itu, kita akan mengatur rute perjalanan yang mana akan dintujukan ke spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Maybrat. Hal ini akan berdampak positif karena selain memeriakan HUT Kabupaten Maybrat, kita juga dapat mengespost spot-spot wisata yang ada di Maybrat agar menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat luar daerah Maybrat,” paparnya.
Ia menegaskan, jabatan adalah kepercayaan pimpinan. Dirinya juga akan mematuhi setiap aturan yang ada di kepegawaian soal mengangkat, menunjuk dan memberhentikan, semua melalui prosedur yang ada.
“Tugas ASN adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan terkontaminasi dengan unsur politik praktis. Kita sebagai ASN netral dalam berpolitik. Itu yang sebenarnya sesuai aturan yang berlakau di seluruh Republik Indonesia,” ujar Bernhard.
Sedangkat terakir terkait daerah otonomi baru (DOB), Bernhard mengatakan, sebagai ASN hanya bisa mengkritisi sesuai aturan pemerintahan.
Dimana-dimana, imbuh Pj. Bupati Maybrat peluang terbesar dari persyaratan pemerintahan itu yang dorong agar segera terwujud, sekali lagi untuk rekan ASN hanya melayani masyarakat. (Abas)
