POR Pemkab Bandung 2019, Rasa Disdik?
KAB. BANDUNG, eljabar.com – Tidak dipungkiri keberadaan Unit Pelaksana Tugas (UPT) TK, SD, SMP dan Non Formal sekarang jadi koorwil (Koordinator Wilayah) masih dibutuhkan. Pasalnya kendati sekarang jadi koorwil tidak punya legalitas, yakni cap dan tanda tangan nyatanya saat pelaksanaan Pekan Olah Raga (POR) Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tahun 2019 per wilayah, keberadaan koorwil terlibat langsung.
“Suka tidak suka keberadaan UPT itu dibutuhkan. Buktinya kendati koorwil tidak punya kewenangan penuh nyatanya pada pelaksanaan POR Pemkab Bandung yang sedang berjalan sistem wilayah dengan 9 cabor (cabang olahraga, red) diantaranya, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Futsal keberadaan koorwil terlibat sangat jelas,” beber seorang sumber kepada eljabar.com, Kamis (21/11/2019).
Sumber lain menjelaskan, “Semestinya POR Pemkab Bandung diurusi oleh camat. Namun kenyataannya diduga diserahkan kepada koorwil kecamatan, termasuk pendanaannya yang mencapai puluhan juta rupiah yang digunakan untuk antar jemput atlit, transfortasi, kaos dan lain-lain. Tidaklah mengherankan POR Pemkab Bandung layak disebut rasa dinas pendidikan (disdik sebagai penyelenggara. Pasalnya terindikasi yang dominan atlit atau pelatih yang berasal dari koorwil kecamatan dan camat penanggungjawabnya,” jelas sumber. *A56