Potensi Besar Migas untuk Tingkatkan PAD Jawa Barat
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Potensi pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Jawa Barat selama ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Padahal, sektor ini menyimpan peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi migas di Jawa Barat cukup signifikan, terutama di wilayah utara seperti Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Di sana terdapat beberapa blok eksplorasi aktif, seperti Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan Blok Jatibarang. Namun, menurut anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, memang belum semua potensi tersebut tergarap maksimal, terutama karena berbagai tantangan teknis dan regulasi.
Meskipun kontribusinya masih relatif kecil dibanding sektor lain seperti pajak kendaraan atau retribusi, penerimaan dari sektor migas mulai menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, sektor ini menyumbang sekitar Rp120 miliar dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
“Iya, semua potensi itu belum tergarap secara maksimal. Kami optimis, semoga dinas terkait ke depan bisa meningkatkan angka secara signifikan,” ujar Tina Wiryawati, kepada elJabar.com.
Langkah yang harus diambil Pemprov untuk meningkatkan penerimaan dari sektor migas kedepan menurut Tina Wiryawati, Pemprov harus menyusun peta jalan pengelolaan migas daerah berbasis potensi wilayah.
Selain itu, koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM harus terus diperkuat. Pemerintah provinsi juga harus mendorong adanya peningkatan kapasitas SDM daerah dan keterlibatan BUMD energi untuk mengambil peran lebih aktif dalam industri hulu migas.
“Kami sangat mendorong adanya peningkatan kapasitas SDM daerah. Dan kami juga mendorong keterlibatan BUMD energy, agar mengambil peran lebih aktif lagi dalam industri hulu migas,” ungkapnya.
Sedangkan terkait masalah regulasi, itu menurut Tina Wiryawati menjadi kunci. Sehingga harus ada upaya menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim investasi di sektor energi. Perizinan juga jangan sampai berbelit-belit, agar investor tidak terhambat masuk ke Jawa Barat.
“Selain itu, kami juga mendorong transparansi dalam pengelolaan dana hasil migas untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Selain dana DBH yang masuk ke kas daerah, industri migas juga bisa menciptakan lapangan kerja, menghidupkan sektor jasa pendukung, serta mendorong pertumbuhan infrastruktur.
“Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar lokasi tambang mendapat manfaat ekonomi yang nyata,” ujar Tina Wiryawati, yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini, penuh harap.
Sektor migas kedepan sebetulnya bisa menjadi tulang punggung baru PAD Jawa Barat. Tentunya dengan pengelolaan yang bijak, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial.
Potensi migas di Jawa Barat bukan hanya wacana, tetapi peluang nyata yang menanti dikelola secara optimal. Dengan sinergi kebijakan, transparansi pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta sumber PAD yang berkelanjutan.
“Kalau semua pihak bersinergi, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, saya yakin potensi migas di Jabar bisa benar-benar memberikan manfaat jangka panjang,” pungkasnya. (muis)
