Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Barat
BANDUNG, elJabar.com – Apabila mencermati strategi dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2020 dan mendukung 5 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus,
Dalam perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan tersebut diarahkan pula kepada sektor yang produktif, melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan yang berkeadilan, menyentuh hingga ke masyarakat pedesaan.
Dalam kajian awal, sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 adalah 1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah social, 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, dan 5) Reformasi birokrasi.
Sehingga prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dijelaskan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, H. Kasan Basari, merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara, menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.
Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Jawa Barat, yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
“Maka kebijakan ini, tentunya juga tidak lepas dari kebijakan pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan peraturan perundang-undangan terbaru lainnya,” ujar H. Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Prioritas pembangunan berdasarkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas, menetapakan sejumlah prioritas pembangunan untuk Provinsi Jawa Barat.
Dimana prioritas pembangunan tersebut diantaranya akses pendidikan, Pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi dan infrastruktur, pendidikan agama, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa serta inovasi pelayanan public dan penataan daerah.
“Untuk prioritas pendidikan, sasaran ditujukan untuk mencapai sejumlah prestasi yang dapat diakses bagi seluruh masyarakat semua kalangan,” jelas Kasan Basari.
Akses pendidikan untuk semua, dengan sasaran : a) Sekolah Juara, b) Jabar Masagi, c) Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai), d) Sekolah Terpadu, e) Guru Juara, f) SMK Juara, g) Perguruan Tinggi Juara, h) Budaya Juara, i) Perempuan Juara, j) Olahraga Juara, k) Milenial Juara, dan l) Tanggap Bencana Juara.
Sedangkan untuk layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan, diharapkan mampu melayani masyarakat secara optimal.
Tidak ada lagi layanan kesehatan masyarakat yang terlantar, dan tidak ada lagi prestasi anak-anak Jawa Barat menjadi tertinggal gara-gara kurangnya layanan kesehatan.
“Layanan kesehatan yang unggul, tentu dengan harapan masyarakat tidak ada lagi yang terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatannya. Juga tidak ada lagi anak-anak yang terhambat prestasi, gara-gara buruknya gizi dan layanan kesehatan,” beber H. Kasan.
Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi umat yang berbasis inovasi, program kegiatan diarahkan pada Petani Juara, Nelayan Juara, Industri Juara, Pasar Juara, UMKM Juara dan Wirausaha Juara.
Sasaran ini menurut Kasan Basari, tentunya dengan target mampu menciptakan kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat di berbagai sector.
“Nelayan dan petani yang unggul dalam bidangnya, serta industry yang maju, tentunya diharapkan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Ada juga sejumlah prioritas kegiatan yang diarahkan untuk penguatan ekonomi di perdesaan serta masyarakat kurang mampu. Seperti program subsidi gratis ekonomi lemah. Ini masih menjadi bagian dari prioritas dalam pembangunan Jawa Barat.
Gerakan membangun desa dengan sasaran satu desa satu BUMDes, kampong keluarga, desa sejahtera mandiri, desa wisata serta penguatan infrastruktur perdesaan.
“Subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah. Yaitu melalui layanan kesehatan, sekolah gratis, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu masih menjadi prioritas juga,” pungkasnya. (muis)
