Puluhan Anggota LSM GMBI “Serbu” Inpektorat Sumedang, Ada Apa…?
SUMEDANG, eljabar.com — Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) datangi Inspektorat Pemkab. Sumedang guna melakukan audiensi dan mempertanyakan kinerja fungsi Inspektorat.
“Ada beberapa poin penting yang kami sampaikan pada kesempatan ini seperti, pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), realisasi pelaksanaan pembangunan disejumlah desa yang bersumber dari APBD dan persolan lainnya,” terang Ketua LSM GMBI Sumedang, Yudi Tahyudin kepada wartawan di ruang rapat Inspektorat Pemkab. Sumedang, Senin (4/2/2019).
Hal itu dipertanyakan, sambung Yudi, karena dinilai kurang transfaran dan relevan.
“Memang sangat penting kegiatan Bimtek Siskeudes namun, dalam tatacara pelaksanaannya jangan sampai tidak transfaran apalagi menyalahi aturan contoh, seperti yang terjadi di salahsatu kabupaten lain di Jawa Barat (Jabar), pasca kegiatan Bimtek Siskeudes menjadi persoalan sebab, penggunaan anggaran untuk Bimtek dilakukan dari alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan hal itu sudah menyalahi aturan terlebih, dengan adanya pengadaan yang dinilai tidak relevan,” katanya.
Maka dari itu, sambung Yudi, GMBI melalui Dinas terkait seperti Inspektorat, memastikan bahwa di Sumedang jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran meski, tak menutup kemungkinan ada indikasi rekayasa laporan keuangan terkait penggunaan ADD.
“Kami berharap, pihak Inspektorat dapat menindaklanjuti sejumlah persoalan yang kami sampaikan termasuk penerapan realisasi sejumlah pembangunan di sejumlah wilayah salahasatunya, di Desa Haurkuning pasalnya, kesekretariatan LSM GMBI berada di desa ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, sambung Yudi, setelah dari Inspektorat pihaknyapun akan menyambangi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang.
“Setelah dari inspektorat, kamipun akan pertanyakan sejumlah persoalan yakni terkait pembangunan pasar di Sumedang hingga dampaknya, ada juga persoalan maraknya koperasi ilegal serta bagaimana pengendalian barang bersubsidi oleh pihak terkait,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab. Sumedang, Subagio mengakui, kedatangan rekan rekan GMBI menyampaikan tentang persoalan pembangunan yang bersumber dari APBD salahsatunya yang terjadi di Desa Haurkuning.
“Selain itu, mereka pertanyakan sejauhmana penerapan aplikasi Siskeudes dan menanyakan tugas fungsi pokok kami. ya kami jelaskan semuanya namun, harus menjadi catatan dalam pelaporan dan pengaduan harus dilengkapi persyaratan administrasinya mulai dari KTP dan lainnya,” terangnya.
Dikatakan Subagio, kewenangan Inspektorat menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan masalah administrasi saja namun, jika sudah mengarah ke indikasi tindak pidana ini ada diwilayah Aparat Penegak Hukum (APH).
Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo melalui Perwira Pengendali (Padal) Kompol Kusdi Wibisono menyampaikan, tak kurang dari 75 personil anggota Polres Sumedang ikut mengawal audiensi tersebut.
“Kegitan audiensi berawal di Inspektorat, lalu massa LSM GMBI menuju ke Diskoperindag guna melakukan aksi yang sama, dengan mendapatkan pengawalan dari Kepolisian kegiatan audiensi berjalan lancar aman dan tertib,” pungkasnya. (Abas)
