Putus Rantai Penularan TBC, Sumedang Perluas Skrining Hingga Antar Obat Ke Rumah
SUMEDANG, elJabar.com — Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui pelacakan kasus secara aktif, pemeriksaan kesehatan terintegrasi, hingga pengantaran obat langsung ke rumah pasien.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus, memastikan pasien mendapatkan pengobatan, sekaligus menekan risiko penularan di masyarakat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan, dalam program penanganan TBC terintegrasi, terdapat sekitar 65 ribu orang yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 ribu orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan 22 ribu orang di antaranya telah menjalani pemeriksaan rontgen.
Hasil skrining menunjukkan sebanyak 5.110 orang terindikasi atau diduga mengidap TBC. Sementara itu, 640 orang telah mendapatkan pengobatan, sedangkan 16 orang lainnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan pemeriksaan dan penanganannya.
Hal tersebut disampaikan Dony saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiryagus ke Kabupaten Sumedang dalam rangka pelaksanaan Tracking Tuberculosis (TBC) Terintegrasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekaligus peresmian Poli Paru di Rumah Sakit Cimalaka, Kamis (12/11/2026).
Dony mengatakan, penanganan TBC tidak cukup hanya dengan menemukan penderita, tetapi juga harus memastikan setiap pasien mendapatkan pendampingan dan menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.
Karena itu, Pemkab Sumedang menerapkan pendekatan terintegrasi dengan melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Strategi tersebut mencakup penemuan kasus secara aktif, pengantaran obat ke rumah pasien, dan investigasi kontak terhadap orang-orang yang berpotensi tertular.
“Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan minum obat, menurunkan angka putus pengobatan, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC,” ujar Dony.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah program Ngarantang, yakni layanan pengantaran obat TBC secara langsung ke rumah pasien. Program ini diharapkan dapat mempermudah akses pengobatan, mengurangi kendala antrean di fasilitas kesehatan, sekaligus memastikan pasien tetap disiplin menjalani terapi.
“Selama ini, pasien yang harus menjalani pengobatan terkadang mengalami kesulitan karena harus mengantre untuk mendapatkan obat. Melalui program ini, obat diantarkan langsung ke rumah sehingga pengobatan bisa lebih mudah diakses,” katanya.
Selain itu, Pemkab Sumedang juga memperkuat investigasi kontak melalui kunjungan langsung ke rumah pasien. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota keluarga maupun lingkungan sekitar yang berisiko tertular.
Menurut Dony, penanganan TBC juga harus memperhatikan faktor lingkungan tempat tinggal pasien, terutama kondisi pencahayaan dan sirkulasi udara yang berpengaruh terhadap pencegahan penularan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkab Sumedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami mendapatkan alokasi sekitar 2.056 unit rumah untuk program tersebut, termasuk memperhatikan rumah masyarakat yang mengidap TBC,” ungkapnya.
Penguatan penanganan TBC juga dilakukan melalui perluasan program Desa Siaga TBC. Saat ini, program tersebut telah melibatkan sekitar 175 desa, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya mencakup 22 desa. Adapun cakupan sosialisasi dan dukungan program telah mencapai 63,2 persen desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, pemerintah pusat terus memperkuat investigasi kontak dan pemeriksaan aktif guna mengejar target penemuan kasus TBC nasional pada 2026.
Hingga Oktober 2026, penemuan kasus TBC secara nasional tercatat sebanyak 666.985 kasus atau sekitar 61 persen dari target 972.000 kasus. Padahal, estimasi insiden TBC di Indonesia pada 2026 masih mencapai 1,08 juta kasus.
Menurut Paulus, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak penderita TBC yang belum terdeteksi sehingga diperlukan langkah lebih agresif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berisiko tertular.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan terhadap pasien, tetapi juga harus menyasar orang-orang yang memiliki kontak erat dengan penderita, mulai dari anggota keluarga, tetangga, hingga rekan kerja.
“Orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien harus diperiksa. Tidak hanya itu, tetangganya juga diperiksa. Jika pasien bekerja di suatu tempat, orang-orang di lingkungan kerjanya juga diperiksa,” tegasnya.
Dari total 666.985 kasus yang telah ditemukan, sebanyak 599.425 pasien atau sekitar 90 persen telah memulai pengobatan. Pemerintah pun terus mendorong peningkatan penemuan kasus sekaligus memastikan pasien menjalani pengobatan secara konsisten hingga sembuh.
Paulus menambahkan, Kementerian Kesehatan memperluas jangkauan pemeriksaan dengan mengintegrasikan skrining TBC ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemeriksaan juga dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat, termasuk keluarga pasien, tempat kerja, dan pesantren.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, penanganan TBC diharapkan semakin efektif.
Tidak hanya meningkatkan penemuan kasus, tetapi juga memutus rantai penularan dan memastikan setiap penderita memperoleh layanan pengobatan yang cepat, tepat, dan tuntas. (fad/hum)
