Regional

Rakorda BAZNAS Jabar 2026, Potensi Zakat Rp33 Triliun Jadi Fokus Optimalisasi

BANDUNG, eljabar.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Jawa Barat Tahun 2026 di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi BAZNAS kabupaten dan kota se-Jawa Barat dalam meningkatkan tata kelola kelembagaan, transparansi, serta optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Rakorda tersebut juga menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengelolaan zakat agar potensi ZIS di Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pelaksana Rakorda BAZNAS Jabar 2026 yang juga Pimpinan BAZNAS Jawa Barat Bidang SDM, Administrasi, Umum dan Kehumasan, Nana Sudiana, mengatakan kegiatan ini memiliki arti penting karena Rakorda serupa terakhir kali dilaksanakan pada 2025.

Menurut Nana, selain menjadi ruang koordinasi dan evaluasi kinerja pengelolaan zakat, Rakorda tahun ini juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung pengelolaan ZIS.

“Pada Rakorda tahun ini, kami menyiapkan 52 kategori apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kontribusi, dan capaian BAZNAS di daerah dalam mengembangkan pengelolaan zakat,” ujar Nana.

Ia mengungkapkan, potensi zakat di Jawa Barat masih sangat besar dan membutuhkan upaya bersama untuk mengoptimalkannya. Berdasarkan kajian BAZNAS RI, potensi zakat di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun setiap tahun.

Namun, realisasi penghimpunan BAZNAS se-Jawa Barat saat ini baru berada pada kisaran 5–6 persen dari total potensi tersebut.

“Angka ini menunjukkan bahwa peluang penghimpunan zakat di Jawa Barat masih terbuka sangat luas. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,” jelasnya.

Penghimpunan Zakat ASN dan Perluasan Muzaki Non-ASN

Selama ini, penghimpunan zakat masih banyak bertumpu pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah pemotongan langsung melalui bendahara instansi maupun sistem payroll pemerintah.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kewenangan BAZNAS masing-masing daerah.

Meski demikian, tingkat partisipasi ASN dalam menunaikan zakat masih belum merata. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan koordinasi dan strategi penghimpunan yang lebih efektif agar potensi zakat dari kalangan aparatur pemerintah dapat dioptimalkan.

Di sisi lain, BAZNAS Jabar juga terus mendorong perluasan partisipasi masyarakat non-ASN yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Penguatan literasi dan edukasi zakat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat sekaligus kontribusinya terhadap pembangunan sosial.

Melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan pelayanan yang lebih luas, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga instrumen sosial untuk membantu mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

BAZNAS Jabar Berikan Apresiasi dalam 52 Kategori

Salah satu agenda penting dalam Rakorda BAZNAS Jabar 2026 adalah pemberian apresiasi kepada BAZNAS kabupaten dan kota atas kinerja serta kontribusinya dalam mengembangkan pengelolaan zakat di wilayah masing-masing.

Sebanyak 52 kategori apresiasi disiapkan, termasuk penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai memberikan dukungan terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pemberian apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan capaian lembaga pengelola zakat di daerah. Selain itu, agenda ini diharapkan dapat mendorong kompetisi positif antarlembaga untuk terus meningkatkan profesionalitas amil, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Dengan demikian, BAZNAS di setiap daerah diharapkan semakin terpacu menghadirkan program-program yang inovatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Dedi Mulyadi Minta BAZNAS Perkuat Transparansi dan Pelayanan

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong seluruh jajaran BAZNAS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memperkuat keterbukaan pengelolaan zakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program BAZNAS dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi Jabar Istimewa.

“Pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat transparansi dan memastikan program-programnya selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Dedi.

Menurutnya, keberhasilan BAZNAS tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana dana zakat yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dedi juga mendorong penguatan rumah layanan warga di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Selain itu, ia meminta agar kanal pengaduan melalui media sosial dioptimalkan serta didukung tim yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat.

“BAZNAS harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Setiap persoalan sosial perlu direspons dengan cepat dan tepat, tidak harus menunggu persoalan tersebut menjadi viral terlebih dahulu,” tegasnya.

BAZNAS Didorong Berperan Mengatasi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Lebih lanjut, Dedi berharap penguatan peran BAZNAS dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan berbagai persoalan kerentanan sosial di Jawa Barat.

Ia menyoroti fenomena pengemis, anak-anak yang meminta-minta di persimpangan jalan, hingga manusia silver yang masih ditemukan di sejumlah ruang publik.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih terarah melalui kolaborasi berbagai pihak. Keberadaan BAZNAS diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana zakat, tetapi juga mampu menghadirkan tindakan nyata dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, pengelolaan zakat perlu diarahkan pada program-program pemberdayaan yang mampu membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Melalui Rakorda BAZNAS Jabar 2026, sinergi antara BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat.

Penguatan tata kelola kelembagaan, perluasan penghimpunan zakat, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pendayagunaan ZIS menjadi agenda bersama untuk mengoptimalkan potensi zakat Jawa Barat yang diperkirakan mencapai Rp33 triliun setiap tahun.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga kekuatan sosial dan ekonomi yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat. (**)

Show More
Back to top button