Ramai Disorot, Fungsi APIP Dalam Tender Pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I – El Jabar

Ramai Disorot, Fungsi APIP Dalam Tender Pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I

SUMENEP, eljabar.com – Meski pemenang dalam tender ulang Pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I, Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah diumumkan, namun pengelolaan dan pelaksanaan tender paket tersebut belum luput dari perhatian dan kontroversi berbagai pihak.

Proses tender paket proyek milik satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tersebut digelar dua kali.

Tender pertama pada proyek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2021 dengan nilai pagu sebesar Rp 2,7 miliar itu dibuka pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu.

Pada pelaksanaan tender pertama, sudah ada tiga peserta yang lolos tahap evaluasi penawaran. Akan tetapi, tak lama berselang, ketiganya dinyatakan tidak lolos kualifikasi sehingga paket proyek tersebut ditender ulang (retender) pada tanggal 23 Agustus 2021 lalu.

Anehnya, pada tender ulang Pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I, terdapat perubahan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), diantaranya pada penggunaan tiang pancang dan penambahan persyaratan Lembar Daftar Pemilihan (LDP)
Kendati demikian, tender ulang itu tetap dilaksanakan dan dimenangkan oleh CV. Bayu Jaya Abadi dengan harga penawaran Rp 2.735.577.957,20 setara dengan 97 persen HPS yang dibuat oleh satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep.

Sementara, dua peserta yang dinyatakan lolos evaluasi penawaran di tender pertama, yaitu CV. Zaim Diwan Putra dan CV. Lima Cahaya Putra, dinyatakan tidak lolos dengan keterangan surat dukungan untuk material baja dan surat dukungan material beton tiang pancang tidak sesuai dengan dokumen pemilihan (red, perubahan LDP).

Dari kontroversi tersebut, sejumlah pihak bereaksi. Tak kurang, penggiat anti korupsi setempat dan beberapa penggiat non goverment organization (NGO) bidang penyelenggaraan pemerintahan, merespon pengelolaan dan pelaksanaan tender kue pembangunan itu.

Ketua Umum Jaringan Masyarakat Mandiri, Mohammad Isnaeni menilai, perubahan KAK dan LDP lelang seharusnya tidak dilakukan secara serta merta dan diputuskan secara sepihak.

Menurut aktivis Sarjana Penggerak Desa ini, perubahan-perubahan dalam KAK dan LDP dapat dilakukan setelah mendapatkan opini dan penilaian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), seperti Inspektorat dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratura Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“PP tersebut menjadi early warning system terhadap potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kalau ini tidak ditempuh maka indikasi KKN dalam tender ulang itu akan mengemuka,” tegas Isnaeni, Senin (13/09/2021), melalui selulernya.

Ia menambahkan bahwa pendampingan oleh Inspektorat dan BPKP dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah biasanya tertuang dalam berita acara dan notulensi sehingga akuntabitasnya terpenuhi.

“Sebaiknya Inspektorat lebih pro aktif,” pungkasnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh peneliti Investment and Assets Studies, Lukas Jebaru.
Selain merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, ia mengatakan bahwa peranan APIP juga diatur dalam Pasal 77 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahkan, imbuh Lukas, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 diterbitkan untuk penguatan independensi APIP di daerah.

PP ini kan lahir setelah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, tujuannya agar APIP lebih independen dan efektif dalam mengawasi perangkat daerah. Jadi sudah tidak perlu lagi ewuh pakewuh dengan pihak manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya, Senin (13/09/2021).

Sementara itu, aktivis anti korupsi dari Sumenep Hendro menyebutkan bahwa pelaksanaan tender yang menimbulkan polemik itu sepatutnya disikapi serius oleh APIP Kabupaten Sumenep.

Ia menilai Inspektorat Sumenep seharusnya dilibatkan dalam proses perubahan KAK dan LDP dalam lelang proyek tersebut.

“Apakah APIP tahu tentang perubahan LDP 1 ke LDP 2, jika tidak tahu dan tidak menyetujui, maka LDP 2 tersebut tidak memenuhi akuntabilitas, dan bahkan bisa dikatagorikan ilegal,” kata dia, Senin (13/09/2021).

Jika sudah sesuai dengan aturan, lanjut dia, Inspektorat Sumenep dan telah mengetahui serta menyetujui tentang perubahan dan penambahan persyaratan tersebut, maka kemudian, bagaimana dengan bentuk tanggungjawabnya terhadap tugas dan fungsinya selaku pengawas intern pemerintah.

“Karena kalau Inspektorat Sumenep tidak tahu maka tender tersebut ilegal, karena perubahan tersebut harus disetujui oleh APIP, atau kalau menyetujui, maka berarti Inspektorat Sumenep ikut andil melakukan tindakan pembohongan publik,” tudingnya.

Dia menegaskan, jika benar ada persekongkolan lelang pada proyek tersebut, maka Inspektorat Sumenep telah lalai terhadap tugasnya.

“Jika benar pihak Inspektorat Sumenep tahu dan menyetujui ini, maka jelas terlibat dalam persekongkolan dan pembohongan publik, ini sudah masuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” tegasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Agus Dwi Saputra, membantah statemen dugaan adanya pengondisian tersebut.

Perubahan desain teknis tiang pancang dan persyaratan LDP di tender kedua proyek ini, alasan Agus karena perubahan waktu pelaksanaan, dari yang semula 120 hari kalender menjadi 105 hari kalender.

“Ini bisa mengubah dari strauss ke mini pile. Itu dilakukan karena waktu pelaksanaannya yang singkat. Tapi kalau pakai itu lebih mahal,” kata Agus, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pasar Daerah, saat dikonfirmasr ruang kerjanya, Senin (06/09/2021) lalu.

Selain itu kata Agus adanya perubahan jadwal lelang dan retender pada proyek itu dikarenakan tender pertama tidak ada peserta yang lolos. Alasannya, karena tidak ada peserta yang memenuhi kualifikasi pada tahapan evaluasi penawaran.

“Begitu yang pertama nggak ada yang memenuhi syarat, jadi mau tidak mau harus retender,” tegasnya.

Sementara sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Inspektorat Sumenep. Karena saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Inspektur Sumenep Titik Suryati tidak merespon, meski terdengar nada panggil telfon aktif. (ury)

Categories: Nasional