Rehabilitasi Sosial PMKS di Bandung Dilakukan Terintegrasi dari Asesmen hingga Pemulihan
BANDUNG, eljabar.com — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung terus memperkuat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung, Irvan Alamsyah, dalam Sonata Talkshow edisi Kamis (07/05/2026).
Irvan menjelaskan, penanganan PMKS dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial. Program yang dijalankan meliputi bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas.
“Kalau di bidang rehabilitasi sosial, program utama kami tentu asesmen dan penyaluran sosial. Selain itu ada bimbingan sosial untuk keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Bidang Rehabilitasi Sosial juga didukung oleh UPTD Rumah Singgah. Fasilitas tersebut menjadi lokasi penanganan sementara bagi PMKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), aparat kewilayahan, serta unsur terkait lainnya dalam rangka penataan dan beautifikasi Kota Bandung.
Di rumah singgah, para PMKS mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan layanan lanjutan.
Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program Bimbingan Fisik Dan Mental (Bintalsik) bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PMKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.
Perhatian terhadap penyandang disabilitas pun terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Saat ini, Dinsos Kota Bandung tengah mengembangkan kajian terkait daycare inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai arahan Wali Kota Bandung.
Program tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Relawan Sosial, PKK, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga aparat kewilayahan.
Menurut Irvan, tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas sehingga penanganan kerap terlambat dilakukan.
“Masih ada yang di-hide oleh keluarga. Padahal deteksi dini itu penting supaya penanganannya tepat,” katanya.
Ia mencontohkan, terdapat sejumlah kasus warga yang selama ini dianggap mengalami gangguan jiwa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dan psikolog, ternyata merupakan penyandang disabilitas mental yang membutuhkan penanganan khusus.
Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari respons kasus, pemeriksaan medis, rujukan psikolog maupun layanan kesehatan jiwa, hingga pendampingan keluarga dan lingkungan sosial.
Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus.
Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas, pemerintah provinsi, dan berbagai elemen masyarakat terus diperkuat agar layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan penyandang disabilitas di Kota Bandung semakin optimal. *red
