Rincian Alokasi Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional TA 2021 di Jatim
SURABAYA, eljabar.com — Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Marga sebesar tahun anggaran 2021 sebesar Rp.53.96 triliun.
Besaran alokasi tersebut tertuang dalam Surat Pengesahan DIPA Induk Nomor: SP-DIPA-033.04-0/2021 tertanggal 23 November 2020.
Dari total alokasi anggaran yang digelontorkan untuk program infrastruktur konektivitas di Jatim sebesar Rp.2.476.471.956.000 terdiri dari belanja barang sebesar Rp677.061.422.000 dan belanja modal sebesar Rp1.799.410.514.000.
Berikut urutan terbesar hingga terkecil besaran alokasi anggaran satker pelaksanaan jalan nasional di Jatim. Satker PJN Wilayah IV Jatim mendapat alokasi paling jumbo, yaitu sebesar Rp743,49 miliar. Deretan kedua Satker PJN Wilayah II Jatim sebesar Rp665,06 miliar. Selanjutnya Satker PJN Wilayah I sebesar Rp616,26 miliar dan Satker PJN Wilayah III sebesar Rp.251,25 miliar.
Sedangkan Satker Jalan Bebas Hambatan Jembatan Suramadu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp68,80 miliar dan Satker TP SKPD Dinas Bina Marga Jatim mendapatkan alokasi sebesar Rp27,03 miliar.
Besarnya anggaran program infrastruktur konektivitas di Jatim tersebut perlu diawasi bersama pelaksanaannya. Pasalnya, besarnya anggaran yang dikelola, selama ini tidak linier dengan meningkatnya usia layanan jalan. Tak jarang, kualitas pekerjaan yang dihasilkan belum memenuhi rencana usia teknisnya selama 10 tahun.
Kritik dan keluhan masyarakat atas buruknya kondisi jalan tetap tak kunjung reda. Bagi publik, hal ini tentu akan dijadikan indikator kinerja pelayanan jalan nasional.
Kini, paket-paket pekerjaan sudah mulai berjalan. Paling tidak, aktivitas tersebut terlihat di ruas Sampang-Pamekasan-Sumenep dan ruas Gresik-Lamongan-Babat-Tuban. Begitu juga di ruas Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol.
Pantauan eljabar.com di lapangan melihat sejumlah alat berat dan pekerja tengah melakukan pengaspalan jalan di Desa Nambakor, Kab. Sumenep. Aktivitas serupa juga terlihat di wilayah Deket, Kab. Lamongan.
Sementara itu, masyarakat pengguna jalan hanya akan melihat out put dan out come dari penanganan kerusakan jalan dalam skala besar tersebut bisa memenuhi kepuasan pelayanan publik atas penyelenggara jalan. (luq)
