Regional

SE Infak Milangkala Pangandaran Disorot, Aliansi Aktivis Jabar Desak Bupati Citra Cabut Surat Edaran

PANGANDARAN, eljabar.com — Surat Edaran (SE) penggalangan dana infak dalam rangka Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-14 menuai sorotan tajam. Aliansi Aktivis Jawa Barat mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang mencantumkan nominal infak mulai Rp14 ribu hingga Rp1,4 juta bagi ASN dan masyarakat.

Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, menilai pencantuman nominal dalam surat edaran pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan, terutama karena surat tersebut berada dalam lingkungan birokrasi yang memiliki hubungan struktural antara atasan dan bawahan.

Agus bahkan mendesak Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengevaluasi dan mencabut surat edaran tersebut. Ia berpendapat, penggalangan dana sosial keagamaan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kesan adanya kewajiban bagi ASN maupun masyarakat.

“Bupati Citra harusnya paham aturan. Pengelolaan infak dan zakat sudah ada wadahnya, yaitu BAZNAS sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014,” ujar Agus.

Menurutnya, ketika pemerintah mencantumkan besaran nominal dalam surat edaran, persoalan tersebut tidak lagi sebatas ajakan untuk beramal secara sukarela karena dapat memunculkan persepsi adanya kewajiban administratif.

“Ketika Pemkab mematok nominal dari Rp14 ribu sampai Rp1,4 juta lewat Surat Edaran Sekda, ini bukan lagi ibadah murni, melainkan retribusi liar berkedok agama. Jangan jadikan peringatan Milangkala sebagai alasan untuk ‘memeras’ ASN dan warga secara terselubung,” tegasnya.

Bukan Sekadar Soal Infak, Tapi Relasi Kuasa di Birokrasi

Aliansi Aktivis Jawa Barat menilai polemik tersebut bukan semata-mata menyangkut nominal infak, melainkan juga bagaimana sebuah surat resmi pemerintah dapat dipersepsikan oleh ASN yang berada dalam struktur birokrasi.

Agus menolak anggapan bahwa persoalan tersebut selesai hanya dengan menyebut penggalangan dana sebagai imbauan sukarela.

Menurutnya, secara psikologis birokrasi, surat yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan dan ditujukan kepada jajaran di bawahnya dapat dipahami sebagai instruksi, meskipun menggunakan istilah imbauan.

“Jangan berlindung di balik kata ‘imbauan’. Secara psikologis birokrasi, ketika surat berstempel dinas turun dari atasan, ASN bawahan merasa terancam jika tidak membayar,” katanya.

Ia mengkhawatirkan adanya ASN yang merasa perlu mengikuti penggalangan dana tersebut karena takut dianggap tidak loyal kepada pimpinan atau khawatir berdampak terhadap posisi maupun penilaian kinerja.

“Muncul ketakutan posisi jabatannya terganggu atau dinilai ‘tidak loyal’ kepada Bupati Citra. Kebijakan ini jelas merusak mental dan profesionalisme birokrasi di Pangandaran,” lanjut Agus.

 

Waspadai Jika Penggalangan Dana Turun hingga Desa dan Masyarakat

Sorotan semakin tajam ketika Aliansi Aktivis Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran memastikan penggalangan dana tidak dilakukan melalui tekanan maupun pengondisian secara berjenjang.

Agus menyebut pihaknya akan mencermati pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk apabila terdapat laporan mengenai pemotongan gaji atau tunjangan, pendataan terhadap pihak yang membayar maupun tidak membayar, serta tekanan kepada ASN, aparatur desa, ataupun masyarakat.

“Jika ada laporan pemotongan gaji atau TKD sepihak, pencatatan daftar siapa yang bayar dan tidak, atau tekanan fisik maupun verbal kepada ASN dan warga, Aliansi memastikan akan membawa kasus ini ke Satgas Saber Pungli dan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Aliansi juga menyinggung aspek hukum terkait dugaan pemaksaan oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Agus merujuk Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hukum harus dibuktikan berdasarkan fakta dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

 

Tiga Tuntutan untuk Pemkab Pangandaran

Atas polemik tersebut, Aliansi Aktivis Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pertama, mendesak Bupati Citra Pitriyami memerintahkan Sekretaris Daerah mencabut secara resmi Surat Edaran penggalangan infak Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-14.

Kedua, meminta Pemkab Pangandaran menghentikan segala bentuk pengondisian terhadap ASN, aparatur desa, maupun masyarakat. Aliansi meminta adanya jaminan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan tekanan ataupun mengalami konsekuensi dalam pekerjaan karena memilih tidak berpartisipasi.

Ketiga, Aliansi mendorong agar pengumpulan dan penyaluran dana sosial keagamaan dilakukan melalui lembaga yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas, termasuk BAZNAS.

Agus menilai langkah tersebut penting untuk memastikan dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengimbau seluruh ASN Pangandaran untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum mengikat. Jika ada intimidasi dari atasan atau jajaran Pemkab Pangandaran, segera laporkan kepada kami untuk kami usut tuntas,” pungkas Agus. *rie

Show More
Back to top button