Sejumlah Persoalan Dalam Pembangunan Daerah
BANDUNG, eljabar.com — Kebijakan pembangunan daerah selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Ini dipahami positif, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.
Untuk Tahun Anggaran 2020, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku secara tahunan.
Tentunya konsistensi ini akan terwujud, jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluakan oleh pemerintah pusat. Namun menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, H. Kasan Basari, sejumlah persoalan menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.
“Jawa Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala. Baik yang sedang, maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang,” ujar H. Kasan Basari, kepada eljabar.com.
Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah, menjadi salah satu kendala dari sekian permasalahan dalam memacu pembangunan.
Sehingga permasalahan ini menurut H. Kasan Basari yang juga politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar, harus menjadi bagian dari pembangunan daerah dalam bidang sumber daya manusia.
Sementara, masalah infrastruktur, seperti terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian wilayah daerah atau desa terpencil, juga menjadi kendala yang serius juga.
“Akses menuju lokasi gedung sekolah, merupakan persoalan serius. Termasuk kondisi ketersediaan gedung sekolahnya,” ujarnya.
Disisi lain, terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah, juga merupakan persoalan.
Persoalan lain, kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sehingga hal ini harus melobi pemerintah pusat agar dapat subsidi untuk menutupi kekurangan atas pendapatan daerah yang minim, guna menutupi kebutuhan pembangunan daerah tersebut.
Begitu luasnya wilayah Jawa Barat yang hanya 27 Kabupaten/kota ini, masih terdapat daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan pembangunan.
“Tentunya ini membutuhkan biaya besar untuk membangun kemudahan akses dan sarana infrastruktur. Namun ini harus menjadi bahan pemikiran dan garapan pemerintah,” ujarnya.
Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak, menjadi persoalan juga. Sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan.
Ditambah lagi dengan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam Jawa Barat sebagai natural capital, serta belum optimalnya pemanfaatan SDA yang ada di Jawa Barat.
“Ini hal yang haris dipikirkan oleh pemerintah, untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga apabila ini dikelola secara maksimal, tentu akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Sementara itu, tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah akibat rendahnya pembiayaan sektor perumahan, serta rendahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan permukiman, menyebabkan penuruan kualitas lingkungan permukiman.
“Ini tentunya ada kaitannya dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)
