Sejumlah Persoalan Dalam Pembangunan Jabar - El Jabar

Sejumlah Persoalan Dalam Pembangunan Jabar

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, eljabar.com — Kebijakan pembangunan daerah senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini dipahami positif, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.

Pmbangunan daerah Provinsi Jawa Barat harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku secara tahunan.

Konsistensi ini akan terwujud, jika pemerintah daerah mengikuti sejumlah kebijakan dan regulasi yang telah dikeluakan oleh pemerintah pusat. Namun menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, ada sejumlah persoalan yang menjadi tantangan dan tentunya harus dihadapi pemerintah Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.

“Sejumlah persoalan masih dihadapi Jawa Barat. Yang sedang berlangsung, maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang,” ujar Prasetyawati, kepada eljabar.com.

Menyoal SDM dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah, menjadi salah satu kendala dari sekian permasalahan dalam memacu pembangunan.

Sehingga permasalahan ini menurut Prasetyawati yang juga politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar,  hal tersebut harus menjadi bagian dari pembangunan daerah dalam bidang sumber daya manusia.

Disisi lain, masalah infrastruktur seperti terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian wilayah daerah atau desa terpencil, juga menjadi kendala yang serius bagi Pemerinta Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pembangunan.

“Infrastruktur sebagai akses menuju lokasi gedung sekolah, merupakan persoalan serius. Termasuk kondisi ketersediaan gedung sekolahnya itu sendiri,” ujarnya.

Disisi lain, terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah, juga merupakan persoalan.

Lalu muncul ketimpangan dalam hal pendanaan yang juga menjadi sebuah persoalan lain. Kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

Sehingga hal ini harus melobi pemerintah pusat agar dapat subsidi untuk menutupi kekurangan atas pendapatan daerah yang minim, guna menutupi kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Luasnya wilayah Jawa Barat yang hanya dipecah dalam 27 Kabupaten/kota ini, masih terdapat daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan dalam perkembangan pembangunan.

“Sudah barang tentu, ini membutuhkan biaya besar untuk membangun kemudahan akses dan sarana infrastruktur. Ini harus menjadi bahan pemikiran dan garapan Pemerintah,” ujarnya.

Sementara kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak, menjadi persoalan juga. Sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang semakin lebar.

Ditambah lagi dengan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam Jawa Barat sebagai natural capital, serta belum optimalnya pemanfaatan SDA yang ada di Jawa Barat.

“Hal ini menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh pemerintah, untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga apabila ini dikelola secara maksimal, tentu akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, persoalan tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah akibat rendahnya pembiayaan sektor perumahan, serta rendahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan permukiman, menyebabkan penuruan kualitas lingkungan permukiman.

“Tentu ada kaitannya dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan