Sejumlah Persoalan dan Fokus Pemulihan Ekonomi
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Belum berakhirnya seratus persen pandemi Covid-19, menjadikan upaya pemulihan atau recovery ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Selain itu, juga fokus pada upaya memaksimalkan kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan memaksimalkan jaringan pengaman sosial serta memastikan kesiapan stok pangan di daerah.
Sementara itu pada sisi lain masalah pokok pembangunan Jawa Barat, masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur, serta pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Bahkan menurut Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Heri Ukasah, selain sejumlah masalah tersebut, juga masalah meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, masih menjadi problem serius. Ditambah lagi dengan persoalan klasik, masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Maka persoalan tersebut kemungkinan masih akan mengalami peningkatan, melihat situasi pandemi yang tidak kita ketahui kapan berakhir. Artinya kita harus benar-benar bisa mengantisipasi beragam kemungkinan,” ujar Heri Ukasah, kepada elJabar.com.
Musrenbang merupakan landasan dan acuan sebuah program pembangunan dengan mengedepankan musyawarah, untuk saling memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, yang diselaraskan dengan karakteristik daerah masing-masing.
Maka para stakeholder pembangunan dibawah kordinasi Bappeda, harus secara serius melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada hasil proses perencanaan matang, yang sejak awal telah mengedepankan musyawarah dan mufakat melalui Musrenbang.
“Oleh karena itu, Musrenbang juga harus benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan pokok masyarakat. Terbuka dan pembangunan yang merata bagi kesejahteraan seluruh daerah,” kata Heri.
Ada tujuh prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang juga menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Prioritas tersebut sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.
Maka dibutuhkan sinergisitas rencana pembangunan, antara level pemerintahan dan perangkat daerahnya. Dan juga pentingnya pendekatan kewilayahan, yang tidak lain untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada sisa tahun anggaran 2022 ini.
“Daerah di Jawa Barat perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya, yang dapat digali atau dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi, untuk meningkatkan daya saing, daya beli serta produktivitas di masa-masa pandemic. Tentunya ini membutuhkan kreativitas penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Heri Ukasah menegaskan, bahwa ia dan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan dan dorongan untuk setiap kebijakan pembangunan yang akan diambil.
“Terlebih apabila kebijakan tersebut didasarkan pada proses yang mengedepankan dialog serta sinergitas diantara pelaku pembangunan, agar terselenggaranya pembangunan yang berkeadilan di Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)
