ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di republik ini, Jawa Barat memang memiliki banyak kelebihan di antara provinsi lainnya, termasuk bidang pertanian. Sehingga Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang layak menyandang atribut sebagai lumbung pangan nasional.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tentu saja arah kebijakannya harus berani membela dan melindungi sektor pertanian secara maksimal.
Sehingga pemimpin yang akan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat kedepan, menurut Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, H. A. Sopyan, mesti orang yang memahami apa dan bagaimana politik pertanian atau politik pangan itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
“Sosok seperti ini penting kita sampaikan, karena dirinya dijamin tidak akan meminggirkan sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan pembangunannya. Harus berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan sektor pertanian,” tandas H. Sopyan, kepada elJabar.com.
Masyarakat Jawa Barat memang terkait erat dengan budaya pertanian atau budaya pangan. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat berkiprah di dunia pertanian dalam arti luas. Mulai dari aspek hulu hingga ke hilir. Ada yang bergerak di sisi produksi, aspek pemasaran dan distribusi serta banyak pula yang terlibat di sisi konsumsi.
Kondisi ketahanan pangan Jawa Barat saat ini, khususnya bila dilihat dari produksi beras nasional, betul-betul sangat merisaukan. Sejak tiga tahun terakhir produksi beras Jawa Barat, telah tersalip oleh Jawa Tengah dan semakin jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Jawa Timur.
Ruang pertanian di Jawa Barat, berdasarkan revisi RTRW 27 Kabupaten/Kota, terlihat semakin berkurang. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian, berlangsung relatif cepat.
“Sawah dan ladang berubah menjadi perumahan/pemukiman, sudah biasa kita temukan. Begitu pun dengan semakin merebaknya kawasan industri,” ungkapnya.
Yang lebih merisaukan, untuk jangka panjang, ternyata yang tengah berlangsung bukan hanya alih fungsi lahan. Namun terjadi pula alih kepemilikan lahan pertanian dari para petani ke kelompok tuan tanah. Mereka membeli lahan sawah tidak untuk digarap, tapi lebih bersifat sebagai alat untuk investasi.
Kondisi yang demikian, jelas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertanian merupakan sektor yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Sebab, bukan saja sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, pertanian merupakan sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, tapi pertanian juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi bangsa.
“Maka sangat wajar kalau pemimpin Jawa Barat kedepan, adalah figur gubernur yang pro dan betul-betul mencintai pertanian. Berani berjuang habis-habisan untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap petani,” pungkasnya. (muis)
