Sertifikasi Impounding Bendungan Tugu Ditentukan Sidang Pleno KKB | El Jabar

Sertifikasi Impounding Bendungan Tugu Ditentukan Sidang Pleno KKB

TRENGGALEK, eljabar.comPembangunan Bendungan Tugu yang telah mencapai 93 persen saat ini tentu patut diapresiasi. Hal ini tak lepas dari upaya semua pihak yang berkomitmen menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut tepat waktu, yakni akhir Desember 2021.

Progres signifikan tersebut mendorong PPK Bendungan III BBWS Brantas mengajukan sertifikasi impounding ke Menteri PUPR.

Namun begitu, sebelum dilakukan impounding, kata PPK Bendungan III BBWS Brantas, Yudha Tantra Ahmadi mengatakan bahwa Bendungan Tugu harus mendapatkan sertifikasi impounding.

Sebelumnya, terang Yudha, proses pembangunan Bendungan Tugu secara umum sudah tuntas. Saat ini pihaknya fokus pada pekerjaan finishing, landscaping dan pekerjaan spillway.

“Pembangunannya sudah mencapai 92,91 persen, atau 93 persen,” kata Yudha.

Sertifikasi Impounding Bendungan Tugu Ditentukan Sidang Pleno KKB 1
PPK Bendungan III BBWS Brantas, Yudha Tantra Ahmadi.

Sampai sekarang Yudha mengaku tengah menunggu hasil sertifikasi impounding, sebab proses pembangunan bendungan di Desa Ngelinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek tersebut sudah tahap penyelesaian akhir.

Prosesnya menurut Yudha masih dalam tahap sidang teknis. Bahakan, pada pekan depan sidang teknis akan dilaksanakan lagi. Sidang teknis tersebut nantinya akan dibawa ke sidang pleno.

“Rencananya sebelum bulan September tahun ini sudang sidang pleno,” urai Yudha.

Secara tehnik, fisik bendungan tersebut sudah selesai dan bisa dilakukan pengisian awal. Kendati demikian, hal itu harus dilakukan sesuai Peraturan Menteri PUPR dan Komisi Keamanan Bendungan.

“Sedangkan proses impounding-nya harus terlaksana maksimal akhir tahun 2021,” ujar Yudha.

Terpisah, Direktur Bendungan Ditjen SDA PUPR, Airlangga Mardjono, yang dihubungi eljabar.com melalui nomor selulernya, menjelaskan bahwa sidang pleno sertifikasi impounding terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah.

“Ada unsur pemerintah dan non pemerintah,” kata Airlangga menjawab eljabar.com melalui aplikasi pesan, Rabu (14/07/2021).

Dilansir da4i laman sda.pu.go.id, pasal 146 Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengaturan keamanan bendungan, Menteri dibantu oleh Organisasi Pelaksana yang terdiri dari Komisi Keamanan Bendungan, Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan atau Balai Bendungan.

Seperti diketahui Komisi Keamanan Bendungan (KKB) memiliki tugas yang meliputi pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan, memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan dan menyelenggarakan inspeksi bendungan.

Tentu, proses panjang sertifikasi impounding harus dilalui oleh Bendungan Tugu. Sebab, faktor keamanan bendungan yang diperhitungkang dengan cermat dan akurat akan menunjang kinerja bendungan ikonik Trenggalek tersebut saat difungsionalkan. (*wa/red)

Categories: Nasional