Sumedang, eljabar. Com — Berangkat dari sosial kemanusiaan, Sri Handayani atau yang populer disapa Teh Ncie memiliki niatan untuk membawa Jatinangor dan Cimanggung menjadi daerah perkotaan yang memanusiakan manusia. Atau lebih meningkatkan kembali sikap gotong royong dan kemanusiaan.
Sebab, ditengah perkembangan zaman sekarang ini, sikap gotong royong dan tenggang rasa antara manusia semakin pudar. Oleh karena itu, melalui kekuatan politik di Legislatif, dirinya bertekad mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk dapil Jatinangor dan Cimanggung.
“Karena bergerak di akfitivs dan relawan kemanusiaan, saya memiliki tekad untuk membawa warga Jatinangor dan Cimanggung umumnya Sumedang kembali ke sikap gotong royong dan adat ketimuran. Jadi, insya allah kalau allah mengizinkan saya akan maju di Pileg Sumedang 2024, mewakili keterwakilan calon perempuan dari Golkar,” ujarnya Senin (2/1/2023).
Menurut Ncie dengan kekuatan politik sebagai anggota dewan, dirinya akan memiliki power untuk mengajukan aspirasi masyarakat ke pihak eksekutif. Sehingga dengan adanya jabatan di DPRD dirinya akan semakin leluasa memperjuangkan rakyat.
Wanita yang juga sebagai sekretaris Wanita FKPPI Kabupaten Sumedang ini pun menambahkan, daerah Cimanggung yang notabene rawan longsor dan Jatinangor yang rawan banjir memerlukan penanganan serius. Tak lagi memikirkan bantuan secara stimulan tapi penanganan bencana secara keseluruhan.
Masyarakat, kata Ncie, membutuhkan penanganan bencana yang permanen bukan hanya sekedar bantuan sembako atau bantuan yang bersifat sementara. Oleh karena itu kekuatan di Legislatif perlu orang yang benar benar mengerti di kebencanaan dan dampak sosialnya. Peran anggota dewan, kata Ncie sangat berpengaruh dalam hal perencanaan dan pengawasan.
Fungsi DPRD sendiri, kata Ncie, sebagai pengawas, kontroling, dan budgeting sehingga pencegahan lebih baik dari pada penanganan. Jika fungsi kontroling jalan, kata dia, jelas kejadian bencana bisa dicegah sedini mungkin.
“Yang terpenting kekompakan tim baik masyarakatnya, pemerintah Desa, Pemkab Sumedang dan DPRD agar lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan. Juga stop alih fungsi hutan agar tidak dijadikan tempat hunian atau bangunan,” tandasnya.
