Strategi Pengembangan Wilayah - El Jabar

Strategi Pengembangan Wilayah

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Berbagai pengalaman pembangunan daerah beberapa negara berkembang menunjukkan baik kegagalan maupun keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat menjadi pelajaran kita dalam mengembangkan strategi pengembangan wilayah bagi Indonesia.

Berdasarkan berbagai pengalaman baik di dalam maupun di luar negeri, serta berkembangnya kebijaksanaan pembangunan daerah seperti telah diterbitkannya sejumlah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady, ada beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi pengembangan wilayah di masa mendatang.

Pertama, alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan Pemerintah dalam rangka efisiensi di segala bidang. Namun dari berbagai studi yang dilakukan ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan Jawa dan kawasan-kawasan cepat berkembang lainnya.

Seperti misalnya penambahan infrastruktur besar-besaran dan pengembangan pertanian di wilayah padat penduduk seperti Jawa telah menarik investasi modal swasta, serta terjadinya peningkatan kemampuan tekhnologi dan manajemen hanya di kawasan-kawasan tersebut.

Dalam Undang Undang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah membuka kewenangan yang semakin besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menggunakan sumber-sumber keuangannya.

“Untuk itu, perlu pula dilakukan reformasi fiskal yang mendukung alokasi sumber daya yang lebih baik terutama ke kawasan-kawasan yang belum berkembang, termasuk diantaranya reformasi di bidang perpajakan,” papar Daddy Rohanady, kepada elJabar.com.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah.

Namun demikian, kualitas manusia di kawasan-kawasan tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah meningkatkan standard kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu.

“Pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah, bukan oleh pendekatan yang bersifat uniform,” jelasnya.

Ketiga, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun propinsi dan kabupaten juga berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan pembangunan selama ini daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari Pusat.

Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat Pusat daripada melayani masyarakat daerahnya. Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang ditunjang oleh berbagai peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi yang lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya.

Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai penataan ruang di setiap propinsi dan kabupaten/kota, ini dapat menjadi acuan aparat daerah untuk mengelola berbagai unsur ruang.

“Seperti sumber daya alam, manusia dan buatan secara optimal, serta mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat.

Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah.

Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah dalam menata pembangunan di daerah.

Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

“Hal ini ditujukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif,” tegasnya.

Ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah. Indikator pertama adalah produktivitas, yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Indikator kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan tekhnologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.

Ketiga indikator keberhasilan tersebut terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi ciri suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya seperti kondisi politik dan sosial, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, dan tingkat kemampuan/pendidikan aparat dan masyarakat.

“Keberhasilan pengembangan suatu wilayah bergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasikan dan memfasilitasi semua kepentingan, serta kreativitas yang inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (muis)

Categories: Politik