Studi Banding ke Australia Hanya Hamburkan Uang Negara? – El Jabar

Studi Banding ke Australia Hanya Hamburkan Uang Negara?

KAB. BANDUNG, eljabar.com — Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya akan dilaksanakan untuk menjadi lebih baik.

Selain itu, hasil studi juga dapat melihat aspek positif yang ada pada tempat tujuan studi banding. Mulai dari kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan akandemik, kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Seperti halnya pada bulan Agustus 2017 lalu, sejumlah kepala SMPN dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kab. Bandung, Jabar, WN dan kawan-kawan melaksanakan studi banding. Tak tanggung, mereka studi ke negeri Kangguru, Australia. Biayanya pun menghabiskan cukup besar.

Namun demikian, hingga pembukaan tahun 2018 ini, hasil “pelesiran” itu tidak tampak. Malah tersiar kabar kurang mengenakan, dimana kepala SMPN yang ikut studi banding ke Australia diduga harus menyetor uang jutaan rupiah pada oknum tertentu.

SL, salah seorang kepala SMPN ketika dikonfirmasi melalui telefon gengamnya, Selasa (16/01) mengaku, studi banding ke Australia sebenarnya tidak ada pungutan apapun, malah sebaliknya, seharusnya dibayar.

“Saya tidak merogoh kocek, karena dibayar oleh Disdik, alias gratis,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wn selaku MKKS SMP Kab. Bandung saat dikonfirmasi mengklaim tidak ada setoran apa-apa dari pihak peserta studi banding.

“Studi banding ke Austratria, kalau enggak salah enam hari. Itu pada bulan Agustus 2017. Sedangkan soal dana saya tidak tahu,” ujar Wn.

Sementara itu, salah seorang pemerhati pendidikan Kab. Bandung, sebut saja Kang Haji memaparkan, namanya program terkadang hanya dijadikan lamunan, buahna sugan (hasilnya belum jelas).

“Seperti diklat dan workshop. Dengan dalih meningkatkan mutu, nyatanya diduga hanya propita alias proyek pita, agar pihak tertentu untung dari sewa gedung dan cash back mencapai  30 persen,” katanya.

Tak itu, lanjut dia, jika ada program yang seharusnya dilakukan tiga hari tetapi hanya dilaksanakan dua hari. Bahkan, terkadang hal itu terjadu berkat kerja sama dengan MKKS.

“Tak pelak, anggaran bersumber dari APBD pun diduga ditilep masuk kantong oknum. Sedangkan biaya workshop dibebankan kepada kepala sekolah. Ironisnya hal itu sudah dianggap lazim,” ucapnya.

Demikian pula studi banding, tutur sumber, pelaksanaan sehari namun diduga dimasukan dua hari. Selebihnya jalan-jalan.

“Maka tidak heran, hasil workshop tidak ada. Dan pendamping hanya ikut jalan-jalan. Buktinya dapat dilihat seperti apa?” imbuhnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, saat kurikulum dulu yang dipakai, yaitu duduk, dengar, catat, hafal (DDCH) dampaknya etika terhadap anak didik lebih baik.

“Anak didik merasa segan terhadap guru, dan guru jadi panutan. Serta daya nalar anak sangat tinggi, wibawa guru pun begitu terhormat. Jadi menurut saya, kurikulum DDCH lebih baik,” katanya.

Sedangkan terkait studi banding, menurutnya patut dievaluasi karena diduga kurang bermanfaat. “Ya contohnya studi banding ke Australia itu, hasilnya diduga tidak diterapkan di sekolah, dan hanya menghamburkan uang negara saja,” tandas Kang Haji yang menjadi sumber. (A56)

Categories: Uncategorized