Sumedang Terapkan Sanksi Ringan, Sedang dan Berat Bagi Pelanggar AKB - El Jabar

Sumedang Terapkan Sanksi Ringan, Sedang dan Berat Bagi Pelanggar AKB

SUMEDANG, eljabar.com — Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang kembali melaporkan perkembangan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang pada Senin, 17 Agustus 2020 yang masih perlu lebih diwaspadai.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Iwa Kuswaeri yang juga Kepala Diskipas Kabupaten Sumedang menyebutkan, kasus Konfirmasi; Dirawat/diisolasi sebanyak 41 orang: 4 orang dirawat, 37 orang isolasi mandiri. Sembuh / Selesai Isolasi sebanyak 36 orang. Meninggal sebanyak 1 orang. Jumlah 78 orang.

Kasus Suspek; Dirawat/diisolasi : 2 orang, Selesai perawatan : 1.101 orang, Probable : 4 orang, Jumlah : 1.107 orang.

Pengujian Rapid Test yang telah dilaksanakan oleh Dinkes : 3.721 orang dan RSUD : 3.564 orang. Jumlah : 7.285 orang.

Pengujian Rapid Test Ulang; Dinkes : 109 orang, RSUD : 135 orang, Jumlah : 244 orang. Jumlah Total Rapid Test : 7.529 orang.

Perlu diketahui dan dipahami bersama, bahwa hasil Rapid Test Reaktif belum tentu positif terpapar Covid-19, untuk membuktikannya harus dilanjutkan dengan uji Polymerase Chain Reaction (PCR)/SWAB.

Pasien yang meninggal dengan status Reaktif Rapid Test, walaupun belum tentu positif Covid-19 namun pemulasaraannya dilaksanakan menggunakan standar protokol pemulasaraan pasien Covid-19 dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terpapar Covid-19 bila ternyata jenazah yang bersangkutan ternyata positif Covid-19.

Total spesimen PCR/SWAB oleh Dinkes : 2.177 orang dan RSUD : 583 orang, Jumlah Keseluruhan : 2.760 orang.

Pelaksanaan PCR/SWAB ulang sebanyak 109 spesimen, jumlah SWAB/PCR Kawasan Industri 3.021 spesimen, sehingga jumlah total spesimen PCR/SWAB sebanyak 5.890 spesimen.

Pelaku Perjalanan; Dalam pemantauan : 315 orang. Selesai Pemantauan : 27.291 orang. Total Pelaku Perjalanan : 27.606 orang.

Kontak Erat; Dalam Pemantauan : 159 orang, Selesai : 714 orang, Total Kontak Erat : 873 orang.

Penyaluran Bantuan Non DTKS Kabupaten Sumedang Tahap 2, sampai dengan tanggal 17 Juli 2020, dari target Rp 4.469.500.000 (8.939 KK), telah terealisasi sebesar Rp 4.351.500.000 (8.703 KK) atau telah mencapai 97,36 persen.

Sampai dengan saat ini, Swab masif terus dilaksanakan dengan mengoptimalkan PCR portable dan alat yang dimiliki RSUD.

Pelacakan (tracing) bagi warga yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 terus dilakukan dan diminta untuk disiplin menjalankan isolasi mandiri dengan tidak keluar rumah sambil menunggu hasil uji tes swab/PCR.

Disiapkan rumah/tempat isolasi mandiri di setiap desa yang difasilitasi Satgas Desa Siaga Covid-19 dengan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan.

Strategi komunikasi harus disiapkan dengan baik agar peningkatan kasus Covid￾tidak memantik persepsi negatif dan mengganggu psikologi masyarakat (terutama pasien).

Bagi pegawai yang memiliki penyakit penyerta (Comorbid) dan berusia lanjut agar melaksanakan work from home (WFH).

Laksanakan terus sosialisasi dan diseminasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan (4M dan PHBS) dengan melibatkan tokoh masyarakat dan manfaatkan berbagai fasilitas sosial/keagamaan.

Optimalkan kembali kinerja Satgas Covid-19 Kecamatan, serta Desa Siaga dan RW/RT Siaga Corona.

Menguatkan ketahanan keluarga dengan memobilisasi Tim Penggerak PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga imunitas, serta memanfaatkan pekarangan rumah dengan Tanaman Obat Keluarga (Toga).

Memberikan edukasi dan proteksi kepada warga masyarakat yang potensial suspek karena memiki penyakit penyerta (Komorbid) dan Lansia.

Sejak hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara efektif mulai memberlakukan Perbup No. 74 Tahun 2020 tentang Penerapan

Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Penanggulangan Covid-19.

Penindakan dilakukan oleh Satpol PP, Polri dan TNI atas nama Gugus Tugas dimana 120 orang personil untuk tingkat Kabupaten telah disiapkan dan dibantu 10 orang personil di masing-masing kecamatan.

Pemberlakuan sanksi ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di ruang publik, sebab kedisiplinan amat penting dalam pencegahan penularan Covid-19.

Pelanggaran Orang Perorangan:

1. Tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;

2. Tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;

3. Tidak menggunakan Masker secara benar di ruang publik;

4. Tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di ruang publik;

5. Pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan Masker;

6. Pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan Masker;

7. Tidak memenuhi ketentuan jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai dengan ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;

8. Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Adapun pengecualian atau waktu yang diperbolehkan untuk melepas masker di ruang publik yaitu Sedang pidato; Sedang makan minum; Sedang olah raga kardio tinggi; dan Sedang sesi foto sesaat.

Perlu dipahami jika anak-anak adalah salah satu kelompok usia paling rawan terpapar Covid. Untuk itu, pakaikanlah masker juga bagi anak-anak.

Pelanggaran Pemilik, Pengelola, Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha:

1. Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;

2. Mengizinkan orang yang tidak menggunakan Masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;

3. Tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan Masker di tempat kegiatan/usahanya;

4. Tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);

5. Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antarorang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;

6. Melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;

7. Melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah;

8. Melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;

9. Melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;

10. Melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar;

11. Pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid 19.

Jenis Sanksi Administratif:

Ringan: 1.Teguran lisan 2. Teguran tertulis

Sedang: 1. Jaminan Kartu Identitas 2. Kerja Sosial 3. Pengumuman Secara Terbuka

Berat: 1. Denda administratif (Mulai Rp. 100 ribu-Rp. 500 ribu), 2. Penghentian sementara kegiatan, 3. Penghentian tetap kegiatan, 4. Pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, 5. Pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi Pencabutan sementara izin usaha, 6. Pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

Lonjakan Terkonfirmasi Covid-19 mengingatkan kita untuk selalu disiplin dalam penerapan Protokol Kesehatan serta mengefektifkan kembali peran tokoh masyarakat, tokoh agama, Desa Siaga Corona sampai ke RT/RW Siaga. (Abas)

Categories: Pemerintahan