Terendus, Dugaan Praktik Pungli Izin Pemanfaatan Rumija - El Jabar

Terendus, Dugaan Praktik Pungli Izin Pemanfaatan Rumija

Surabaya, eljabar.com – Izin pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) sepertinya masih menjadi momok yang menakutkan bagi terciptanya good governance. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip 4 big no’s yang menjadi perhatian serius Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang terdiri dari no briebery (menolak suap), no kick back (menolak imbalan), no gift (menolak hadiah/pemberian) dan no luxurious life style (tetap hidup sederhana).

Keempat prinsip yang sejatinya bertujuan untuk membangun profesionalisme aparatur di lingkungan Kemetrian PUPR itu masih dianggap tidak memiliki makna oleh segelintir oknum yang kerap menyalahgunakan tugas dan fungsinya. Penyalahgunaan tersebut terlihat pada proses perizinan pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Informasi yang dihimpun eljabar.com menyebutkan bahwa untuk memperoleh rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan rumija untuk pemasangan sejumlah reklame, pembukaan akses jalan dan pemotongan pohon pelindung di ruas Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol kerap diwarnai praktik pungli yang melibatkan segelintir oknum pengelola jalan nasional di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jatim tersebut dengan oknum masyarakat tertentu.

Disebutkan, pungli tersebut diduga kuat terjadi pada proses perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Kawasan Peterongan, Kabupaten Jombang untuk iklan/media informasi salah satu BUMD perbankan milik Pemprov Jatim dan reklame BUMN Telekomunikasi di Kenanten, Kabupaten Mojokerto.

Dilansir dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk memperoleh izin pemanfaatan rumija syarat yang harus dipenuhi adalah surat permohonan, fotokopi KTP, fotokopi biodata perusahaan atau ketetapan instansi (bila pemohon berbadan hukum), fotokopi NPWP, peta lokasi yang akan dimanfaatkan atau dipakai, rencana pemanfaatan kekayaan daerah, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dan surat pengesahan Menteri Hukum dan Ham untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Untuk memperoleh surat izin pemanfaatan rumija tersebut dapat ditunggu dan proses pembuatannya tidak dipungut biaya. Bahkan, Kemenpan dan RB mengimbau apabila terdapat oknum yang menarik tarif tertentu agar segera melaporkannya melalui kanal-kanal pengaduan di website pemerintah maupun kotak pengaduan di dinas terkait.

Dikutip dari Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Si Rumija) laman Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, pemanfaatan rumija berpedoman kepada Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Sedangkan untuk permohonan iklan/media informasi diatur dalam Surat edaran Menteri PU Nomor 14/SE/M/2011. Namun saying, standar biaya sewa yang ditetapkan Si Rumija masih mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
Sementara, informasi dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Permenkeu No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang diundangkan tanggal 8 April 2016 yang terakhir saja telah dinyatakan dicabut dalam Pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfatan Barang milik Negara yang diundangkan tanggal 31 Agustus 2020.

HIngga berita ini dipublis, eljabar.com belum berhasil menghubungi sejumlah pihak di PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol yang diduga terlibat dalam praktik kotor tersebut. (*wn)

Categories: Nasional