Tidak Ada Urgensinya, FK3I Jabar Tolak Rencana Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan
KAB. BANDUNG, elJabar.com – Pemerintah Kabupaten berencana akan membangun jalan tol di wilayah Soreang-Ciwidey dan Pangalengan. Pembangunan tol tersebut rencananya akan dilounching pada 18 April 2022 mendatang.
Menyikapi rencana Pemkab Bandung untuk membangun tol tersebut, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat Dedi Kurniawan, menolak rencana pembangunan tol tersebut.
Dedi menilai kalau rencana pembangunan tol tersebut sangat berlebihan dan tidak ada urgensinya. Bahkan menurut Dedi, rencana pembangunan tol ini hanya bisnis semata.
“FK3I Jabar menolak rencana ini. Terlalu berlebihan dan tidak ada urgensinya itu buat jalan tol. Bilang aja mau bisnis jalan berbayar. Dan mempersiapkan bisnis di rest area,” ujar Dedi Kurniawan, kepada elJabar.com, Rabu (13/04/2022).
FK3I yang selama ini konsen terhadap masalah lingkungan, menilau bahwa pembangunan jalan tol diwilayah Bandung Selatan, selain tidak ada urgensinya, yang ada malah akan merusak terhadap tatanan lingkungan hutan dan cagar alam yang ada.
Dengan membuka jalan tol dikawasan Bandung Selatan, sama saja dengan membuka akses gangguan terhadap kawasan, terancamnya ekologi yang ada. Dan hal tersebut menurut Dedi Kurniawan, bertabrakan dengan kaidah kawasan tersebut yang merupakan kawasan Cekungan Bandung Selatan.
“Itu harus ditolak. Ini membuka aksesibilitas gangguan terhadap kawasan. Dan ini bertabrakan dengan kaidah kawasan tersebut, sebagai kawasan Cekungan Bandung bagian selatan yang perlu diperhatikan aspek ekologinya,” tegas Dedi.
Akses jalan arteri yang sudah ada sudah cukup. Kalaupun untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi saat jelang liburan besar, menurut Dedi, tinggal dilakukan penataan dan pelebaran jalan saja.
Ketimbang membangun jalan tol, penataan jalan tradisional justru lebih menguntungkan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Yakni semakin banyaknya warung-warung yang mudah diakses disepanjang jalan, yang menyediakan banyak aneka dagangan.
“Cukup dengan penataan jalan yang ada dan tidak harus mengorbankan pembebasan lahan yang seperti biasa, dipaksa sehingga terjadi penggusuran. Jika di tata sebagai jalan tradisional, dibangun destinasi desa, saya pikir lebih menarik dan pendapatan per-kapita masyarakat akan terdongkrak,” ujar Dedi.
Dedi meminta agar Bupati jangan hanya memikirkan pendapatan PAD yang kadang banyak tidak menyentuh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Jalan berbayar yang selalu berdalih untuk kepentingan umum, justru menurut Dedi hanya sebuah kamuflase bisnis saja. Karena yang ada hanya menyengsarakan rakyat. Begitu juga dalam rencana pembangunan tol wilayah Soreang-Ciwidey-Pangalengan, Dedi mencium adanya titipan para investor pengusaha wisata.
“Saya berharap Bupati jangan memikirkan pendapatan PAD yang banyak gak sampai utuh ke masyarakat. Terlalu nampak, ini titipan para investor perusahaan wisata. Bukan solusi aksesibilitas umum. Tolak jalan berbayar atas nama kepentingan umum dan menyengsarakan rakyat, apalagi dengan memakai sebagian hutang dan anggaran dana dari pajak rakyat,” pungkasnya. (muis)
