Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kualitas Jangka Panjang
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, secara tegas dan serius untuk memperbaiki kerusakan jalan provinsi dengan cara mengoptimalkan sumber anggaran dari pajak kendaraan, dalam waktu tidak lama lagi.
Dengan pemasukan pajak yang cukup besar dari sektor pajak kendaraan bermotor, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan dalam waktu setahun persoalan jalan akan selesai dengan kualitas yang baik.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, M.M. sangat mendukung gebrakan cerdas dari Gubernur Dedi Mulyadi, demi memenuhi kebutuhan dan azas keadilan masyarakat pembayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.
“Ini rencana bagus, yang memang kadang tidak kita pikirkan secara cerdas untuk focus pada satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ini terobosan bagus, dalam pemenuhan kualitas jalan,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Keberadaan jalan provinsi dan jalan nasional memiliki peran yang sangat vital dalam melayani pergerakan nasional dengan daerah. Karena untuk mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Nasional, sudah pasti memerlukan dukungan jalan nasional.
Kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas orang dan barang adalah keberadaan jalan raya. Dimana keberadaan jalan raya ini akan berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan biaya, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Karena kita tahu, bahwa jalan merupakan sebuah sistem jaringan yang terstruktur dan terintegrasi satu sama lain.
Diperlukan pemeliharaan secara berkala, agar kemantapan jalan nasional tetap terjaga. Akan tetapi, kondisi ini belum dirasakan pada jalan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan capaian pajak kendaraan bermotor yang sanat tinggi, sebenarnya persoalan jalan bisa tuntas dalam satu atau dua tahun untuk kualitas yang jangka panjang, buka satu dua tahun. Itu seperti yang akan dilakukan gubernur Jabar sekarang,” ujarnya.
Salah satu contoh dampak dari buruknya jalan daerah selama ini menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat ini, adalah terganggunya mobilitas dalam kegiatan perekonomian masyarakat.
Integrasi jalan nasional dan jalan daerah sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan industri, dimana jalan daerah ini berperan dalam melayani pusat bahan mentah dan produksi. Sedangkan jalan nasional melayani kota-kota besar sebagai pusat perdagangan, serta outlet-outlet logistik seperti pelabuhan.
“Dibutuhkan perhatian yang serius, bukan hanya untuk peningkatan kemantapan jalan nasional saja, tapi juga upaya terhadap peningkatan kemantapan jalan daerah,” tandas Prasetyawati.
Terhambatnya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pengolahan, tentu saja dapat mengganggu ‘supply chain’ pada sistem logistik secara keseluruhan.
Sehingga antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkan pada saat perencanaan dan konstruksi. Pembangunan jalan baru, harus mempertimbangkan umur rencana (design life) yang lebih lama, serta mampu menahan beban dan pengaruh cuaca.
“Yang ada selama ini, design life jalan relatif pendek. Yaitu hanya pada kisaran 10 tahun. Padahal antisipasi sejak masa konstruksi, sebenarnya dapat mengurangi resiko kerusakan jalan dalam jangka pendek,” jelasnya.
Dengan menerapkan kegiatan preservasi secara tepat waktu, pembina jalan dapat menyediakan kinerja pelayanan jaringan jalan, dengan mobilitas yang tinggi, keselamatan jalan yang lebih baik, penurunan kemacetan, serta perkerasan yang lebih baik dan berumur lebih panjang.
“Upaya preservasi inilah seharusnya yang menjadi tujuan, dan yang harus dicapai dari kegiatan preservasi perkerasan jalan,” tandasnya.
Dan program preservasi perkerasan jalan yang efektif akan memberikan beberapa manfaat, yaitu mempreservasi dana investasi pada jaringan jalan yang dibangun, meningkatkan kinerja pelayanan perkerasan, menjamin efisiensi pengalokasian dana pembiayaan jalan, serta memperpanjang umur pelayanan perkerasan jalan.
Ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi dari system jaringan jalan yang ada dan memperpanjang umur pelayanannya. Tapi bukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan, maupun kekuatan struktur perkerasan jalan.
“Itulah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan kualitas ketahanan jalan daerah, dalam jangka waktu yang lebih lama,” pungkasnya. (muis)
