Untuk Antisipasi Musim Kemarau, Pemerintah Harus Siapkan Infrastruktur Pengairan Permanen
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Setidaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar pada tahun 2023 mencatat daerah yang terdampak kekeringan di antaranya Bogor, Sukabumi, Garut, Bandung Barat, Purwakarta, Majalengka, Karawang, Subang, Cirebon dan Pangandaran.
Kekeringan yang sempat melanda Jawa Barat hingga meluas di 18 daerah, selain masih menyisakan dampak kekurangan air bersih bagi masyarakat di sejumlah daerah, juga kekeringan terhadap kebutuhan pengairan pesawahan.
Dampak El Nino yang mungkin masih dirasakan oleh warga yang tinggal di pesisir Indramayu, bahkan di sejumlah wilayah Jawa Barat, berdampak pada kekeringan berkepanjangan di pesisir Indramayu.
Sehingga menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat H. Kasan Basari, harus ada upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi yang tidak berfungsi dan membangun irigasi baru, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di saat kekeringan.
“Pemerintah harus cepat tanggap dan antisipatif dalam menghadapi musim kekeringan di waktu yang akan datang. Kita harus berkaca pada pengalaman kekeringan yang sudah terjadi waktu kemarin,” ujar Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Selain mengakibatkan kekurangan air bersih, juga kekeringan ini mengakibatkan keringnya lahan pertanian yang mengakibatkan terancam gagal tanam dan panen di sejumlah wilayah, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu.
Sekitar 3500 hektar sawah di 3 kecamatan di Indramayu mengalami kekeringan. Wilayah yang terdampak kekeringan adalah Kecamatan Losarang, Kroya dan Kandanghaur.
“Kondisi kekeringan yang telah terjadi sekitar 3-4 bulan terakhir ini, juga mengakibatkan banyak lahan pertanian terancam gagal panen, lantaran petani kesulitan mendapatkan aliran air,” ungkapnya.
Kasan Basari meminta pihak pemerintah provinsi maupun pusat untuk ikut turun tangan membantu petani dalam menangani persoalan kekeringan yang mengakibatkan terancam gagal tanam dan panen.
Bantuan jangka pendek saat ini, menurut Kasan Basari, bisa dalam bantuan pompanisasi atau pipanisasi, sehingga bisa digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, untuk dialirkan ke area pesawahan yang kekeringan.
“Ini darurat, sehingga bantuan yang bersifat segera dan jangka pendek mungkin bisa segera dilakukan oleh pemerintah. Seperti bantuan pompa atau pipanisasi untuk menarik air dari sumber yang ada, seperti sungai atau mata air lainnya. Ini harus segera,” tegasnya.
Sementara untuk penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk bersifat jangka panjang, pemerintah harus sudah bisa mengantisipasinya dengan infrastruktur pengairan yang bersifat permanen.
“Sehingga saat kekeringan melanda wilayah pertanian seperti sekarang ini, petani tidak lagi dirugikan dengan persoalan gagal tanam atau gagal panen. Pemerintah harus memikirkan kebutuhan ini,” pungkasnya. (muis)
