UPI dan GCC Indonesia Perkuat Pendidikan Kewargaan, Dorong Generasi Muda Berpikir Kritis dan Bertindak Nyata

BANDUNG eljabar.com – Pendidikan kewargaan tidak cukup hanya mengajarkan teori tentang Pancasila, demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk generasi muda yang memiliki kepekaan sosial, menghargai keberagaman, berpikir kritis, serta berani mengambil tindakan nyata untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Penguatan peran pendidikan kewargaan tersebut menjadi fokus workshop yang diselenggarakan Global Citizenship Education Cooperation Centre (GCC) Indonesia bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Hotel Kimaya Braga, Bandung, pada Sabtu-Minggu, 14–15 November 2026.

Workshop bertajuk “From Civic Knowledge to Civic Action: Transformative GCED Pedagogy through Civic Sensibility in Teacher Education Institutions (TEIs)” ini mengangkat pentingnya pengembangan pendidikan kewargaan global atau Global Citizenship Education (GCED) yang transformatif.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas guru dan dosen pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mengintegrasikan pendidikan kewargaan ke dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK), khususnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Gagasan utama yang dibangun dalam workshop ini adalah mendorong perubahan pendekatan pembelajaran, dari yang selama ini lebih menekankan penguasaan pengetahuan menjadi pembelajaran yang menghasilkan tindakan nyata.

Artinya, pemahaman mengenai demokrasi, toleransi, kemanusiaan, dan keadilan tidak boleh berhenti pada kemampuan menghafal atau menjelaskan konsep. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap, perilaku, serta kepedulian peserta didik terhadap kehidupan sosial di sekitarnya.

Rektor UPI, Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., mengatakan pendidikan kewargaan harus mampu membangun keterhubungan antara pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan tindakan nyata.

Menurut Didi, peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk memahami berbagai persoalan sekaligus memiliki keberanian mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

“Pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan mengetahui dan memahami, tetapi harus mendorong keberanian untuk bertindak. Kita ingin membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral, kepedulian sosial, dan kemauan untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Didi.

Kepekaan Kewargaan Menjadi Kunci Pendidikan Transformatif

Direktur GCC Indonesia, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si., menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam pendidikan kewargaan adalah civic sensibility atau kepekaan kewargaan.

Kepekaan kewargaan merupakan kemampuan mengenali persoalan moral, memahami kepentingan publik, serta memberikan perhatian terhadap pengalaman kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan sosial.

Dasim menguraikan tiga dimensi utama dalam membangun kepekaan kewargaan.

Pertama, kesadaran moral-kewargaan, yaitu kemampuan memahami suatu persoalan berdasarkan nilai kemanusiaan, martabat, dan keadilan.

Kedua, responsivitas empatik, yakni kesediaan memahami pengalaman, kondisi, dan kesulitan orang lain meskipun memiliki latar belakang sosial yang berbeda.

Ketiga, kepedulian kewargaan berkelanjutan, yaitu kemampuan mempertahankan perhatian terhadap persoalan publik sehingga kepedulian tidak hanya muncul sesaat, tetapi berkembang menjadi komitmen untuk ikut mencari penyelesaian.

Menurut Dasim, pendidikan juga harus membantu peserta didik memahami bahwa kesenjangan kesempatan tidak selalu disebabkan oleh kemampuan individu. Terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kebijakan, ketersediaan fasilitas, lingkungan sosial, dan dukungan kelembagaan.

Dengan demikian, pendidikan kewargaan perlu mengembangkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.

Identitas Bangsa Tetap Menjadi Fondasi Warga Global

Sementara itu, Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D., menekankan pentingnya menjaga identitas lokal dalam mengembangkan pendidikan kewargaan global.

Menurut Ace, keterbukaan terhadap perkembangan dunia harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya dan karakter bangsa. Generasi muda perlu memiliki wawasan internasional, tetapi tidak boleh kehilangan akar budaya serta identitas kebangsaannya.

“Pendidikan kewargaan global tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas lokal dan akar budayanya. Kita harus membangun generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap memiliki akar budaya dan karakter bangsa yang kuat,” kata Ace.

Ia menegaskan, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran sebagai warga negara global.

Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang relevan untuk dikembangkan dalam menghadapi berbagai persoalan global.

Melalui penguatan nilai tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjadi warga dunia yang terbuka, toleran, dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bersama tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Dialog Kritis dan Perdamaian dalam Pembelajaran

Penguatan pendidikan kewargaan juga membutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran tidak cukup hanya berlangsung satu arah, tetapi harus memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan kemampuan memahami perbedaan.

Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H., M.Si., menyampaikan tiga pendekatan penting dalam pembelajaran kewargaan, yakni dialog kritis, komunikasi etis, dan pembelajaran reflektif.

Melalui dialog kritis, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, menguji gagasan, serta memahami persoalan dari berbagai sudut pandang.

Komunikasi etis diperlukan agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik. Peserta didik perlu dibiasakan untuk mendengarkan, menghormati pandangan orang lain, serta bertanggung jawab terhadap setiap pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, pembelajaran reflektif mengarahkan peserta didik untuk mengevaluasi berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya, memahami dampaknya, dan menentukan tindakan yang tepat.

Ridwan menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan kewargaan tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik menjelaskan konsep Pancasila dan demokrasi. Lebih penting lagi, pendidikan harus menghasilkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan ini semakin relevan dengan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Terlebih, masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari disinformasi, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, pendidikan kewargaan perlu membekali generasi muda dengan kemampuan memilah informasi, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta membangun budaya dialog dan perdamaian di tengah perbedaan.

CS-PII Dorong Inovasi Pembelajaran Berbasis Persoalan Nyata

Untuk mewujudkan gagasan pendidikan kewargaan yang lebih transformatif, workshop ini juga mengembangkan Civic Sensibility Pedagogical Innovation Initiative (CS-PII).

Melalui inisiatif tersebut, guru dan dosen didorong menyusun inovasi pembelajaran yang berangkat dari persoalan nyata, baik di lingkungan pendidikan maupun kehidupan masyarakat.

Sejumlah persoalan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran antara lain diskriminasi, perundungan, kesenjangan akses pendidikan, disinformasi digital, etika penggunaan kecerdasan artifisial, hingga kerusakan lingkungan.

Dalam penerapannya, peserta didik tidak hanya diminta memahami persoalan melalui materi pembelajaran, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, memahami pengalaman kelompok terdampak, menganalisis penyebab, merancang solusi, hingga mengevaluasi hasil tindakan.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran diharapkan menjadi lebih kontekstual dan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil kegiatan pembelajaran juga dapat didokumentasikan melalui foto, video, laporan kegiatan, cerita perubahan, maupun artikel ilmiah. Dokumentasi tersebut menjadi sarana untuk menyebarluaskan praktik baik sekaligus mendorong replikasi inovasi pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan.

Kegiatan ini mendapat dukungan Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) di bawah naungan UNESCO.

Dukungan dan kerja sama tersebut sekaligus memperkuat implementasi SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Kolaborasi antarlembaga pendidikan dinilai penting untuk memperluas jangkauan inovasi serta meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan.

Penguatan kapasitas LPTK menjadi bagian strategis dalam upaya tersebut. Sebab, kualitas pendidikan yang diberikan kepada calon guru akan turut menentukan karakter, pola pikir, dan sikap generasi mendatang.

Melalui workshop ini, UPI dan GCC Indonesia mendorong pendidikan kewargaan agar tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran, empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, pendidikan kewargaan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Pengetahuan harus berkembang menjadi kesadaran, kesadaran melahirkan kepedulian, dan kepedulian diwujudkan melalui tindakan nyata.

Dengan demikian, pendidikan kewargaan dapat menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, damai, adil, serta berkelanjutan. (**)