Dukungan Pemda Menjadi Kunci Kelanjutan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko
SUKOHARJO, eljabar.com – Kepala BBWS Bengawan Solo, Agus Rudyanto bersama pejabat di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri kegiatan rapat koordinasi (rakor) Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/1/2022).
Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Edy Juharsyah serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Koordinasi ini, membahas mengenai percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko sekaligus peran yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam penangannya.
Bendung Gerak Karangnongko berada di Sebelah kanan Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan Sebelah kiri Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir Sungai Bengawan Solo sebagai kesatuan dengan tiga bendung gerak yang sudah ada yaitu Bendung Gerak Babat, Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendung Gerak Sembayat.
Nantinya, Bendung Gerak Karangnongko berfungsi untuk pasokan air irigasi dan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sebelah hilir yang cukup luas. Bendung Gerak Karangnongko bermanfaat untuk daerah irigasi Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha dan daerah irigasi Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 158.000 Ha. Selain itu, nantinya juga bermanfaat untuk air baku sebesar 1.155 liter/detik untuk 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi.
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tulus Hutagalung mengatakan keberadaan Bendung Gerak Karangnongko ini nanti akan memberikan manfaat juga bagi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi.
Di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan seluas 5.203 hektar di Kabupaten Bojonegoro dan DI Karangnongko kiri seluas 1.746 hektare di Kabupaten Blora.
Selain itu, bendung gerak tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan air baku Kabupaten Bojonegoro sebesar 280 liter per detik, Kabupaten Blora 100 liter per detik, Kabupaten Tuban 275 liter per detik, dan Kabupaten Ngawi 500 liter per detik serta untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
“Nantinya, Bendung Gerak Karangnongko dapat bermanfaat cukup luas bagi masyarakat. DI Karangnongko ini merupakan salah satu manfaat yang nantinya akan didapat masyarakat setelah pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. Semoga proses menuju konstruksi nantinya dapat berjalan lancar dan tidak terkendala,” ujarnya.
Kepala BBWS Bengawan Solo, Agus Rudyanto, mengatakan bahwa perlu adanya koordinasi mengenai progres pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) di Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme atau tahapan dalam proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan ke depannya.
“Dengan adanya rakor ini terjalin kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah untuk memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” katanya. (bbwsbs/tamara)
