Program SMK Juara Harus Dievaluasi Kembali
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Selama ini, Pemerintah Jawa Barat sedang terus meningkatkan program-program strategisnya disemua bidang. Termasuk bidang pendidikan yang merupakan salah satu program utama dalam membangun Jawa Barat.
Salah satu program pendidikan yang dibuat, diantaranya upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Untuk mengejar target ini, salah satunya adalah dengan diluncurkannya program unggulan SMK Juara.
Berkenaan dengan program SMK Juara, Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah, menilai bahwa program tersebut harus dievaluasi secara mendalam. Mengingat jumlah angka pengangguran terbuka masih tinggi, terutama di daerah pusat kawasan industri.
Apabila merujuk kepada data BPS pada posisi Agustus 2021, jumlah Pengangguran terbuka di Jabar trendnya mengalami peningkatan sebesar 240.000 jiwa. Dan angka pengangguran terbuka di Jabar dalam kurun waktu tersebut mencapai 2,43 juta atau sebesar 9,82 persen dari jumlah penduduk yang ada di Jabar.
“Ironisnya, sebaran prosentase tertinggi di 10 Kabupaten/Kota, ada di daerah kawasan industry. Diantaranya Kabupaten Karawang sebesar 11,83 persen,” ujar Heri Ukasah, kepada elJabar.com.
Berkenaan dengan data tersebut, menurut Heri Ukasah yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, efektivitas program SMK juara yang menjadi salah satu unggulan, harus dievaluasi. Mulai dari kurikulum hingga fasilitas pendukung lainnya.
Dari data yang dihimpun, saat ini jumlah SMK di Jabar secara keseluruhan mencapai 2.872 sekolah. Dengan jumlah sekolah yang mencapai ribuan tersebut, perlu dievaluasi. Sejauhmana korelasi jurusan yang dibuat itu, dengan potensi ekonomi dan industri lokal di daerah tersebut.
“Evaluasi juga harus dilakukan untuk program sertifikasi nasional. Pasalnya sertifikasi nasional menjadi salah satu sarat bagi Lulusan SMK untuk bekerja di industry,” kata Heri.
Sejatinya dengan banyaknya dibangun atau diselenggarakannya SMK, seharusnya mampu menghasilkan lulusan yang siap pakai atau mampu berkarya menciptakan lapangan kerja. Sehingga jangan ada kesan, dengan maraknya SMK ini hanya sebagai ajang untuk memungut biaya pendidikan yang besar dari siswa.
SMK yang banyak dengan biaya untuk praktek itu ini, tentu banyak menyedot biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa. Sementara hasil dari lulusannya, tidak bisa mengarahkan atau menjamin siswa untuk terserap di dunia usaha.
“Ini kan percuma saja. Sama saja dengan lulusan sekolah umum lainnya. Dan jangan sampai ada kesan SMK ini hanya ‘bisnis’ pendidikan semata. Itu yang harus dihindari,” tandasnya.
Program SMK Juara jangan hanya jadi jargon semata. Tapi harus bisa membuktikan dan menunjukan, kalau SMK ini benar-benar sekolah yang mampu mencetak lulusan dengan kemampuan skill yang siap diserap oleh dunia industri.
“Bahkan lebih bagus lagi kalau lulusan SMK ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, yang mampu menyedot tenaga kerja. Ini baru disebut SMK Juara,” tegasnya.
Program link and match antara lembaga pendidikan dan dunia industri/dunia usaha, juga telah menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sehubungan dengan masih tingginya angka pengangguran terbuka di Jabar, maka menurut Heri Ukasah, perlu ada evaluasi mendalam terhadap kondisi pengangguran di Jabar.
Jika sebagian besar mereka dari lulusan sekolah jenjang SLTA, maka perlu ada upaya konkrit agar para lulusan sekolah ini bisa diserap. Sehingga pengangguran yang lumayan tinggi ini, bisa teratasi
“Langkah konkrit tersebut, bisa dengan memperkuat pelatihan, atau jika dari kalangan mereka sudah tak lagi bisa terserap di dunia industry, perlu disiapkan solusi untuk pengembangan kegiatan wirausaha,” pungkasnya. (muis)
