BANDUNG, eljabar.com — Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) terkait evaluasi program kerja T.A 2024 dan rencana program kerja T.A. 2025 serta rencana transformasi angkot menjadi mikrobus. Rapat kerja juga dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) membahas terkait evaluasi program kerja T.A 2024 dan rencana program kerja T.A. 2025, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu, 8 Januari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung Agus Hermawan S.A.P., Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung H. Agus Andi Setyawan S.Pd.I., serta Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama S.E., M.M.Inov, H. Andri Rusmana S.Pd.I, M.A.P., H. Sutaya S.H, M.H., Nunung Nurasiah S.Pd, dan Yoel Yosaphat, S.T.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan mengatakan perlu adanya kajian terkait persoalan perhubungan di Kota Bandung, termasuk rencana transformasi angkot menjadi mikrobus.
“Ini perlu kajian yang mendalam, karena akan memberikan dampak sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Sutaya, menyoroti pendekatan yang dilakukan dalam upaya transformasi angkot menjadi mikrobus. Mengingat kemampuan dari para pemilik angkot atau angkutan umum yang terbatas.
“Bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada para pemilik angkutan umum. Ini tentu harus diperhatikan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi terkait berbagai pencapaian dan penghargaan yang diperoleh oleh Diskominfo Kota Bandung. Namun, berbagai hal tersebut harus bisa dijaga bahkan ditingkatkan untuk lebih baik ke depannya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menyoroti terkait persoalan kemacetan yang ada di Kota Bandung. Menurut Aan, kendaraan yang berada di jalan-jalan Kota Bandung bukan hanya dari warga dalam kota, tetapi juga warga luar kota.
Oleh karena itu, dalam penyelesaian persoalan lalu lintas maupun kemacetan perlu bekerjasama dengan kota dan kabupaten lain sekitarnya. Di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Selain itu, terkait data ia mengingatkan terkait keamanan dan terintegrasinya big data di Kota Bandung. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pembangunan Kota Bandung.
“Jadi ini perlu ada kerja sama dan terintegrasi dengan kota kabupaten lain, dalam persoalan kemacetan di Kota Bandung. Karena kendaraan yang ada bukan hanya dari warga Kota Bandung, tapi juga kota dan kabupaten lain,” ucapnya.
Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, mempertanyakan progress dari penggunaan kode QR pada program parkir di Kota Bandung. Mengingat dengan upaya tersebut dinilai dapat meminimalisir kebocoran dari pendapatan parkir di Kota Bandung.
“Bagaimana terkait penggunaan kode QR untuk parkir, ini bisa mengurangi kebocoran karena langsung ke kas. Termasuk bagaimana kedisplinan dari para jukir perlu diperhatikan juga,” ujarnya. *red
