BANDUNG, elJabar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Sehingga melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah ini, kesehatan dan kecerdasan anak-anak dapat terjaga.
Selain itu, program MBG ini juga memberikan dampak yang sangat luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Petani, nelayan maupun peternak local bisa menjadi mitra supplier untuk memenuhi kebutuhan dapur mitra BGN dalam menunjang program makan bergizi gratis.
Namun dengan target 5000 titik dapur se-Indonesia pada tahun 2025 ini, sepertinya Badan Gizi Nasional masih kedodoran untuk menggarapnya. Mulai dari penyediaan sumber daya manusia di BGN hingga ke teknis pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
Calon mitra mandiri untuk program MBG, masih bingung dengan kesiapan BGN dalam memberikan kepastian pola kemitraan mandiri.
Calon mitra yang sudah punya lahan dan siap untuk dibangun dapur masih menunggu kepastian dari pihak BGN. Sehingga ada semacam jaminan dari pihak BGN untuk kelangsungan kerjasama sebagai mitra mandiri dalam program MBG. Karena calon mitra butuh waktu sekitar 60 hari untuk membangun dapur dan menyiapkan fasilitas dapur untuk memasak.
“Kami butuh pegangan untuk jaminan keberlangsungan kerjasama, saat kami mau membangun dapur dan mempersiapkan fasilitas dapur. Semacam surat keputusan lolos mitra, sehingga kami bisa langsung ngebangun dapur, sebelum memulai masak. Ini yang kami minta,” ujar salah seorang calon mitra Kabupaten Bandung, Dedi Rundayana, kepada elJabar.com, Rabu (29/01/2025).
Banyak pengajuan calon mitra yang sudah bersedia dan menunggu kepastian dari pihak BGN, sehingga kalau BGN sigap dalam merespon pengajuan calon mitra secara sigap dan pasti, target 5000 titik dapur mandiri pada 2025 sepertinya akan cepat tercapai.
Kemudian berikutnya terkait persoalan pola kerjasama. Calon mitra mandiri meminta sistem kerjasama dengan pola mandiri, bukan swakelola. Karena pihak mitra menyediakan lahan dan bangunan dengan biaya sendiri, hingga seluruh kebutuhan fasilitas dapur untuk masak. Bahkan untuk pembelanjaan bahan baku.
Oleh karena itu pihak mitra meminta BGN supaya tegas, bahwa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditugaskan pada setiap dapur, agar tidak ikut campur dalam pembelanjaan bahan pokok kebutuhan untuk masak.
“SPPG cukup mengawasi dan menjaga terhadap kualitas asupan gizi dan distribusi, serta tugas administrasi lainnya saja,” tandas Dedi Rundana.
Terkait masih kurangnya tenaga SDM dilingkungan BGN yang menyebabkan lambatnya pemenuhan target jumlah titik dapur untuk program MBG, pemerhati kebijakan public Erik Ruslan Fauzi, menilai kalau BGN tidak sigap dalam mendukung program besar Presiden Prabowo Subianto.
“Seharusnya BGN sudah memahami tugas pokoknya, serta target yang diinginkan Presiden Prabowo. Sehingga BGN harusnya mempersiapkan diri dengan sejumlah petunjuk teknis dan tenaga SDM yang dibutuhkan,” ujar Erik Ruslan.
Mengingat program MBG ini sangat besar, menurut Erik Ruslan, BGN bisa berkoordinasi dengan Kementerian PAN/RB untuk meminta pegawai dalam upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM dilingkungan BGN.
“Sehingga tidak ada alasan bagi BGN untuk kekurangan peegawai. Melalui koordinasi dengan Kementerian PAN/RB, Kepala BGN bisa minta pegawai dari sejumlah kementerian lain,” sarannya.
Selain itu, Erik Ruslan mengingatkan BGN juga supaya membersihkan pegawainya yang bermain dalam program MBG ini. Sehingga menghambat terhadap cita-cita dan program Presiden Prabowo.
“Sebaiknya BGN jangan main-main dengan program Presiden. Tutup celah para oknum yang ikut bermain mencari keuntungan yang tidak sesuai aturan. Bersihkan mereka semua. Ini program bagus dari Presiden Prabowo,” pungkasnya. (MI)
