SUKABUMI,eljabar.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, menggelar Entri meeting Pengawasan dan Penaggarana Tahun 2025. Di agenda tersebut seluruh Kepala Daerah se-Jawa barat turut hadir, Salah satunya Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji.
Acara tersebut berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat, dan dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat. Rabu, (12/02/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana menegaskan, bahwa Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menyesuaikan postur APBD agar selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
“Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan sasaran utama, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas ini,” ujar Kusmana dikutip dari situs resmi pemkotsukabumi.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, sejak sekarang pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan
“BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Maka dari itu, kami akan mengevaluasi kembali struktur APBD Kota Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD,”pungkasnya.anne
