Ketahanan Pangan Jabar: Menjawab Tantangan Era Baru
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis di Provinsi Jawa Barat, di tengah mengintensifkan berbagai langkah agar masyarakat tetap terpenuhi hak pangan dasarnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, bahwa ketahanan pangan tak lepas dari pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Ia menyebutkan, bahwa penguatan pangan berbasis sumber daya lokal harus dilakukan agar kita tidak terus-menerus menunggu pasokan dari luar.
“Melalui program fokus ini, pemerintah daerah digerakkan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal, seperti padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan khas tiap daerah, misalnya kentang dalam dataran tinggi,” jelas Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Sejak awal 2025, Komisi 2 DPRD Jabar mengintensifkan program pelatihan teknis bagi petani di seluruh wilayah. Program ini dilakukan dalam bentuk kunjungan ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Tasikmalaya, dan Balai Pelatihan Peternakan di Lembang.
Pelatihan pengendalian hama dengan memanfaatkan agen hayati memberikan keuntungan besar, tidak hanya karena ramah lingkungan, tetapi juga karena mampu menekan biaya produksi petani.
“Pendekatan ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan mendorong kemandirian petani melalui praktik pertanian yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam penguatan ketahanan pangan, Lina juga mendorong modernisasi alat dan infrastruktur pertanian. Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD Komisi 2 telah mengusulkan revitalisasi UPTD PAPLWS (Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan), agar fungsinya lebih optimal menjangkau petani di pelosok.
“Selain itu, inovasi alat pertanian, seperti mesin panen dan sistem irigasi presisi, didorong agar dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha tani,” tandasnya.
Lina juga menanggapi program swasembada pangan nasional yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis bahwa pencapaian target tersebut bisa terealisasi jika strategi berbasis daerah dan dukungan dari DPRD serta pemerintah daerah berjalan bersinergi.
“Saya yakin Indonesia bisa swasembada pangan, dengan catatan bahwa program itu berlaku maksimal di tingkat daerah seperti Jawa Barat,” kata Lina.
Fluktuasi harga pangan dunia dan tekanan perubahan iklim—seperti musim kemarau panjang dan curah hujan ekstrem—membawa dampak lanjutan ke produksi lokal.
Lina menyebut bahwa keterbatasan pasokan internasional ini menuntut otonomi pangan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, pendekatan lokalitas menjadi pijakan utama, dari pengolahan lahan hingga distribusi konsumsi di tingkat desa.
Pendekatan pemberdayaan petani tak hanya memberi efek pangan, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi. Pelatihan keterampilan tambahan—meliputi pasca panen, pengolahan produk pangan, dan pemasaran digital—dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tani.
“Hal ini membuka peluang pasar langsung, serta mendorong perputaran ekonomi di level komunitas,” pungkasnya. (muis)
