BAPPEDA Sumenep Kawal Arah Pembangunan 2026, Pastikan Program Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
SUMENEP, Eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan daya saing daerah serta pemerataan hasil pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun depan dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat fondasi kemandirian daerah.
Menurutnya, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan. Sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan perdagangan akan terus didorong melalui peningkatan akses permodalan, penguatan rantai distribusi, serta pengembangan produk bernilai tambah.
“Penguatan ekonomi masyarakat menjadi kunci agar kesejahteraan tumbuh secara berkelanjutan. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya,” ujar Arif.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi wirausaha muda. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus membuka peluang usaha baru.
Selain aspek ekonomi, pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama. Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan akan terus ditingkatkan, termasuk penyediaan fasilitas memadai di wilayah terpencil dan kepulauan.
Pada sektor infrastruktur, Pemkab Sumenep memprioritaskan pembangunan yang mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan publik, serta ketahanan terhadap bencana. Pembangunan jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dasar menjadi bagian dari upaya mempercepat mobilitas barang dan jasa.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi layanan pengaduan masyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga ketentraman daerah.
Di sisi tata kelola, reformasi birokrasi terus didorong melalui peningkatan profesionalisme aparatur, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan.
Arif menegaskan, seluruh kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan saling mendukung antar sektor.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah,” pungkasnya.(Ury)
