lembang,eljabar.com — Guna menciptakan stabilitas antara politik jelang gelaran Pilkada Serentak dan Pilgub 2018, DPRD Provinsi Jawa Barat gelar kegiatan Media Gathering bertema Peran DPRD Provinsi Jawa Barat dan Media Massa Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pilkada Serentak di Jawa Barat Tahun 2018, di Ballroom Hotel Grand Hani, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/11/2017).Hadir pada acara tersebut sebagai narasumber Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, dan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, HM Wasikin Marzuki.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, dengan dilaksanakannya Media Gathering ini pihaknya berharap adanya kerjasama yang terbangun kerjasama antara lembaga DPRD, KPU, Bawaslu, dan rekan-rekan media untuk dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilgub Jawa Barat tahun 2018.
“Sejauh ini kami sudah bekerjasama dengan baik bermitra dengan baik dengan rekan-rekan media. Mungkin untuk selanjutnya tantangan kedepan dengan adanya gelaran Pilkada dan Pilgub di tahun 2018, karena Kami DPRD berasal dari partai politik yang berbeda sehing akan memiliki konsentrasi masing-masing” kata Ineu.
Lebih lanjut Ineu berharap, kedepan hadirnya rekan-rekan media dapat membantu suksesnya penyelenggaraan Pilkada dan Pilgub Jawa barat di tahun 2018 dengan turut andil dalam memberikan pengawasan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami berharap kepada rekan-rekan media dapat membantu kami dalam memberikan pengawasan, edukasi, dan sosialisasi terkait penyelenggaraan pilkada serta pilgub yang akan dilaksanakan di tahun 2018” katanya.
Netralitas Media
Selain itu dalam kesempatan tersebut Ineu menekankan, bahwa media massa harus tetap berlaku netral dan independent dalam menghadapi hajat politik Pilkada dan Pilgub 2018 Jawa Barat. Jika media tidak menjunjung netralitas dan independensi selama Pilkada nanti, hal itu akan merugikan masyarakat.
“Media kan milik masyarakat, kami tentu berkepentingan untuk mengawasinya juga. Jangan sampai melanggar etika dan berpihak pada suatu kepentingan politik,” ujarnya.
“Pers dan partai politik memiliki standar kerja yang berbeda. Bagaimana pers itu harus bersikap independen dan menjaga integritasnya dan bisa jadi pengontrol sosial saat pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota,” katanya.
Ineu menambahkan, media harus berperan dalam menjaga stabilitas politik di Jabar. Media jangan sampai terjebak pada kepentingan politik. Media harus tetap independen, akurat dan menjaga integritasnya.
“Ini harus diimplementasikan terus tak hanya pada Pilkada 2018, akan ada Pileg, pilpres 2019 nanti dan. Selamanya,”ucapnya.
Ineu menilai, masyarakat menuntut media untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnta dan mengedukasi mereka.
“Soal independen ini, dewan pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sepakat dan mengikat etika media massa, harus memiliki integritas yang tinggi, independen dan tidak ada kepentingan apapun,”ujarnya.
Menurut Ineu, keberhasilan pilkada Jabar ditentukan peran serta dari seluruh ppihak termasuk DPRD dan media massa. DPRD sendiri tetap akan menjalankan tiga fungsi mereka dalam legislasi, budgeting dan controling.
“Kami terus keliling ke 16 kota dan kabupaten untuk intens mengawasi Pilkada dan juga ditingkat provinsi memastikan Pilkada di sini lancar,”pungkasnya.
