Panjang Rantai Distribusi Beras Rawan Adanya Aksi Spekulan
BANDUNG, eljabar.com — Peran Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog dalam masalah kelangkaan beras di pasaran dinilai masih belum optimal.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Syarkawi Rauf dalam keterangan persnya di Hotel Trans Bandung Jumat kemarin (26/1/2018) mengemukakan, distribusi beras di masyarakat, khususnya di pasaran masih buruk.
Syarkawi menegaskan, buruknya distribusi ini menyebabkan panjangnya rantai distribusi juga mengakibatkan rawan terjadinya aksi spekulan.
Dengan demikian, Pemerintah pada akhirnya membuka kembali keran impor beras khusus sejumlah 500.000 ton guna mengatasi kelangkaan yang terjadi dan kenaikan harga beras.
Sedangkan peran Bulog juga dinilai belum optimal dalam menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar. Di lain pihak penegakan hukum terhadap spekulan beras yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga juga masih jauh dari harapan. “Ini merupakan tanggung jawab KPPU dan Kepolisian, kata Syarkawi.
Langkah ini juga menjadi tanggung jawab Kemendag dan Bulog. Karena it ia usul agar dilakukan audit data produksi di BPS dan Kementan yang dilakukan lembaga independen.
Selanjutnya, ujarnya pula, melakukan percepatan penyederhanaan rantai distribusi dengan melakukan korporitisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
Pemerintah juga, katanya, perlu mengadopsi sistem pemasaran beras hingga petani bisa langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa lewat jalur pemasaran yang panjang.
Ia pun mengusulkan agar dapat dikembangkan pasar induk nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumaters Utara. Dengan begitu diharapkan menjadi referensi ketersediaan dan harga beras. (Elly)
