Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, eljabar.com — Permasalahan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi dan keadilan social, berdasarkan prinsip environment.
Kehidupan manusia di muka bumi, tidak terlepas dari peran serta lingkungan. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisah.
“Untuk itulah, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat, agar lingkungan tetap terjaga,” ujar H. Kasan Basari, kepada eljabar.com.
Disisi lain, bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan social, mengingat daya dukung dan daya tampung ekosistem dan sumber daya alam yang terbatas.
Sehingga harus dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana, agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin.
Sementara itu, menurut H. Kasan Basari yang merupakan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, hendaknya memenuhi fungsi dan tujuan dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
“Ini sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup ditengah-tengah pembangunan secara berkelanjutan. Fungsi dan tujuan dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, harus terpenuhi,” jelasnya.
Menyikapi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah, penting juga menekankan untuk senantiasa mengedepankan prinsip Polluter Pays Principles. Dimana mekanisme pengelolaan lingkungan hidup, turut dibebankan kepada perusahaan-perusahaan, atau mereka yang mengeluarkan pollutant.
“Mereka telah memanfaatkan lingkungan hidup secara gratis. Jadi sudah sewajarnya mereka juga turut menanggung biaya,” ujarnya.
Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya, yakni perlu disikapi mengenai menjamurnya perusahaan pengelolaan limbah. Hal ini tentunya sangat penting untuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengelolaan limbah tersebut.
Karena seringkali hanya dengan bermodalkan ijin dan kendaraan, seseorang dapat mengaku sebagai perusahaan transporter limbah, yang tidak jelas mekanisme pengelolaan limbahnya.
“Ini juga harus menjadi perhatian bagi pihak pemerintah, untuk dapat mengatur hal tersebut,” tandasnya.
Lebih lanjut, menurut Kasan Basari, Jawa Barat merupakan daerah penghasil komoditas pertanian dan kawasan industry yang cukup besar. Keberadaan industry tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pesatnya laju pembangunan dan peningkatan kondisi perekonomian masyarakat.
“Gak bisa dipungkiri, bahwa dampak kerusakan lingkungan pun akan semakin besar, apabila tidak diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan,” pungkasnya. (muis)
