Aliran Listrik di Kepulauan Disoal, Formaka Datangi Kantor DPRD Sumenep
SUMENEP, eljabar.com – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kangean (Formaka), datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa (16/03/2021).
Kedatangan puluhan aktivis mahsiswa kepulauan tersebut menyoal terkait pengaliran listrik untuk daerah kepulauan yang berada di kabupaten yang berlambang kuda terbang ini.
Menurut Korlap Aksi Rahman, mengatakan bahwa memang selama ini impian masyarakat kepulauan untuk menikmati listrik sudah sedikit terasa dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) yang mengaliri listrik ke desa-desa di kepulauan Kangean, terhitung ada 250 Kepala keluaarga (KK).
Meski begitu, menurut Rahman, bukan berarti persoalan penerangan selesai dan tanpa masaiah. Sebab, kata dia hingga kini ada beberapa hal yang menjadi persolan kelistrikan pasca alektrifikasi di pulau Kangean.
“Di pulau Kangean setidaknya ada beberapa desa, yakni Desa Batuputih, Desa Tembayangan, dan Desa Cangkaraman yang belum teraliri listrik dan sampai sekarang tak kunjung diselesaikan, sekalipun tiang-liang sudah dipancang,” kaya Rahman usai aksi.
Tentu hal sedemikian, lanjut Rahman memunculkan kecemburuan sosial bagi warga setempat yang teraliri listrik. Kondisi ini jika tidak segera dtangani dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan gap di tengah-tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, disisi lain PT PLN (Persero) ULP Kangean dalam memberikan pelayanan kilometer bagi warga dirasa membebani masyarakat. Sebab memberi harga sekitar empat juta sampai enam juta untuk harga kilometer.
“Harga itu tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian warga yang tidak mampu untuk membeli kilometer setinggi itu harganya,” tambahnya.
Belum lagi, masih kata Rahman, fasilitas berupa volume kilometer yang disediakan, saat warga melakukan registrasi online hanya tersedia pilihan kilometer 1300 VA, sementara pilihan ini membebani warga dikarenakan harga yang tidak sebanding dengan kondisi realistis kemampuan ekonomi masyarakat setempat.
Beberapa problem tersebut, merupakan pekerjaan rumah PT PLN (Persero) ULP Kangean untuk segera diselesaikan. Hal ini kemudian memanggil Forum DPRD Sumenep mengawal dengan serius terkait pengaliran listrik di kepulauan secara khusus, DPRD harus kirim surat apada eksekutif agar listrik segera terealisasi maksimal menyeluruh di Pulau Kangean.
“Tidak hanya itu, kami juga menuntut transparansi biaya sesuai juknis, fasilitasi masyarakat tanpa pengecualian, evaluasi kinerja PLN rayon Kangean untuk tidak melakukan pungli,” tutupnya. (ury)
