Anggota DPRD Sumedang Mendukung Penuh Kebijakan Bupati Sumedang Tentang Pelaksanaan PPKM Darurat
SUMEDANG,eljabar.com — Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi PAN, Dr. H. Dudi Supardi, ST., MM. mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh kebijakan Bupati Sumedang yang mengeluarkan Surat Edaran tentang pelaksanaan PPKM Darurat dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sumedang.
“DPRD sebagai mitra kerja berkewajiban mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan pengawasan dalam daerah, kami anggota DPRD dari dapil 5 melakukan pengawasan ke beberapa instansi, di antaranya kantor Kecamatan Jatinangor dan Kantor Desa Sawahdadap,” jelas Dudi kepada wartawan di halaman kantor Desa Sawahdadap, Kamis (8/7/2021).
Dudi mengungkapkan, salah satu tujuan dirinya turun ke lapangan untuk mengatahui bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, dan apa saja masukan bagi Pemerintah Daerah Sumedang.
“Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, terutama bagi masyarakat yang lagi isolasi mandiri diketahui kekurangan tabung oksigen dan APD. Oleh karena itu, kami memohon kepada pemerintah daerah agar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi karena sulitnya didapatkan di lapangan,” tandas Dudi.
Hal sama diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari fraksi Golkar. Dirinya mendorong Pemkab Sumedang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya yang sedang menjalani isoman.
“Hari ini kita lihat bagaimana kondisi di lapangan. Dan kita temukan kendala langkanya oksigen dan APD. Kemudian kita meminta kepala desa proaktif berkoordinasi mengingat kades dan perangkatnya menjadi garda terdepan dalam mencegah, menangani dan menanggulangi Covid-19 di daerahnya,” ujar Asep Kurnia.
Akur, sapaan karibnya, berharap kehadiran anggota dewan dapat memberikan semangat dan motivasi diatas kesusahan pemerintah desa dalam melawan Covid-19.
“Kami juga mengimbau agar pemerintah kabupaten memprioritaskan kepada perangkat desa untuk melakukan swab. Sehingga dipastikan mereka benar-benar sehat, karena mereka ini sangat tinggi aktivitasnya,” imbau dia.
Akur menambahkan, satgas Covid-19 tingkat desa juga diimbau untuk rajin melihat warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, menjamin ketersediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran mata rantai Covid-19, Akur juga mengimbau pemerintah desa memperketat wilayah, termasuk memantau warga isolasi mandiri untuk tidak melakukan aktivitas di luar.
“Makanya dalam beberapa kesempatan saya tegaskan, kebutuhan pasien isolasi mandiri harus benar-benar tercukupi agar proses isolasi mandiri berjalan efektif sesuai harapan. Kemudian lakukan pengetatan di lingkungan, terutama adanya orang luar yang berkunjung. Lakukan juga PPKM mikro yang berbasis RW,” pungkasnya. (abas)
