SUKABUMI,eljabar.com- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Sukabumi.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji tersebut, dilaksanakan di salah satu Hotel Kawasan Siliwangi Kota Sukabumi. Rabu, (6/3/2024).
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan. dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Zona Arizona, dan perwakilan unsur Forkopimda. Secara virtual, hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr. Lendra Sofyan.
PJ Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tujuan pembangunan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
“Tujuan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” ujar Kusmana.
Kusmana menambahkan, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.
“Pelaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional,” jelasnya.
Kusmana mengungkapkan, Musrenbang Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2045 ini, diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan di Kota Sukabumi di masa depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota SUkabumi Asep Suhendrawan mengungkapkan, ad sekitar 528 usulan yang masuk hasil dari Musrenbang, mulai tingkat Kelurahan sampai Kecamatan. Dari ratusan usulan tersebut, pagu anggaran yang dibutuhakn itu sekitar Rp1,185,721,636,019.
“Kebanyakanya infrastruktur ya. Dan hasil data yang sudah diverifikasi kebanyakan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebanyak 163,”pungkasnya.(anne)
