SUEMNEP, eljabar.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Suemenep, (BEMSU), gelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat. Senin 27 Mei 2024.
Kedatangan aktivis BEMSU tersebut, bertujuan untuk meminta Pemkab Sumenep untuk segera menuntaskan kemiskinan.
Menurut Korlap Aksi, Tolak Amir, menyampaikan jika, Pemerintah Daerah Sumenep sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.
Sebab itu Amir Menegaskan, jika Pemkab Sumenep, segera mengambil peran yang lebih besar dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Selain itu, Amir juga mengatakan, Pemerintah Sumenep juga memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi penerima program secara lebih akurat, sehingga berperan penting terhadap perbaikan penargetan sasaran program bantuan sosial.
Sekedar informasi, anggaran sosial pemerintah kabupaten Sumenep pada tahun 2021 Rp. 27.887.722.712,00 untuk bantuan hibah dan bantuan sosial.
Sedangkan, Anggaran sosial pemerintah kabupaten Sumenep pada tahun 2022 Rp. 635.372.497.521,00, terrealisasikan 530.108.801.404,007 yang terdiri dari pengadaan barang dan jasa, BLT BBM, BLT DBHCHT.
Selain itu, menurut Amir, baru baru ini ada temuan bantuan sosial yang seharusnya didistribusikan oleh negara terhadap masyarakat miskin, namum berdasarkan audit BPK Tahun 2022 Ada 3 ASN yang mendapatkan bantuan BLT BBM.
“Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu/miskin di Sumenep disalahgunakan dengan adanya 3 ASN yang juga ikut menerima bantuan dari pemerintah.” Ungkap Amir pada media ini.
Seban itu, lanjut Amir, aktivis BEMSU, menuntut Pemerinah Sumenep, khususnya Bupati Fauzi
Bupati segera melakukan evaluasi terkait penerima BANSOS di kabupaten Sumenep.
Serta, kata Amir, Pemerintah kabupaten Sumenep segera memberikan bantuan terhadap 100 temuan Masyarakat miskin Sumenep.
Bupati harus menindak tegas/memberhentikan 3 oknum ASN yang mendapatkan Bantuan sosial tersebut.
Bupati segera mengevaluasi pendamping PKH dan TKSK. (Ury)