Bencana Sumatera Harus Jadi Pelajaran bagi Jawa Barat: Penataan Lingkungan Jadi Persoalan Serius

ADHIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Gelombang bencana alam yang kembali melanda wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir menjadi alarm keras bagi berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Longsor, banjir bandang, serta kerusakan lingkungan yang terjadi berturut-turut menunjukkan bahwa masalah ekologis kini bukan lagi isu pinggiran, tetapi sudah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Jawa Barat, dengan kondisi geografis yang rawan, populasi padat, serta tingkat alih fungsi lahan yang tinggi, dinilai harus menjadikan peristiwa di Sumatera sebagai bahan refleksi mendalam.

Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat Prasetyawati, menegaskan bahwa kejadian bencana di Sumatra bukan fenomena yang berdiri sendiri. Menurutnya, bencana tersebut merupakan konsekuensi dari lemahnya penataan ruang, eksploitasi alam tanpa kendali, serta minimnya komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan.

“Kita tidak bisa lagi memandang bencana sebagai kejadian alam semata. Ada faktor manusia di dalamnya, terutama soal tata kelola ruang dan pengawasan lingkungan. Apa yang terjadi di Sumatra harus menjadi pelajaran bagi Jawa Barat agar tidak mengulangi kesalahan serupa,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia. Kawasan ini memiliki topografi pegunungan, ratusan sungai besar maupun kecil, serta tingkat curah hujan yang relatif tinggi. Hampir setiap tahun Jabar berhadapan dengan ancaman banjir, longsor, pergerakan tanah, hingga banjir rob di wilayah pesisir utara.

Menurut Prasetyawati, kondisi ini seharusnya membuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki sikap lebih waspada serta responsif dalam pengelolaan lingkungan. Ia menyoroti bahwa hingga kini masih muncul berbagai persoalan klasik seperti alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi permukiman, pembangunan di kawasan rawan bencana, serta lemahnya penegakan aturan lingkungan.

“Jabar ini punya risiko bencana yang sangat besar. Kalau melihat kasus-kasus longsor di Sumatra kemarin, potensi itu juga ada di Jawa Barat. Bedanya, Jabar memiliki jumlah penduduk jauh lebih padat. Kalau terjadi bencana besar, potensi kerugiannya akan jauh lebih tinggi,” kata Prasetyawati.

Ia menilai bahwa masih ada kesenjangan antara perencanaan tata ruang yang ideal dengan realitas di lapangan. Banyak kawasan lindung yang sudah rusak, daerah resapan air yang berubah menjadi permukiman padat, hingga pembangunan industri yang mengabaikan analisis dampak lingkungan.

Prasetyawati menegaskan bahwa penataan lingkungan kini menjadi persoalan serius yang tidak boleh lagi ditunda. Jawa Barat memerlukan langkah sistematis dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas tata ruangnya. Tanpa itu, risiko bencana akan semakin besar seiring dengan perubahan iklim dan peningkatan intensitas cuaca ekstrem.

“Penataan lingkungan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas. Ini bukan hanya tugas DLH atau dinas sumber daya air saja. Semua SKPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat harus terlibat. Kalau tidak, kita akan terus mengulang pola bencana yang sama,” tegasnya.

Prasetyawati menilai bahwa perubahan fungsi lahan menjadi faktor pemicu utama kerusakan ekologi. Banyak lahan pertanian di kawasan rawan longsor berubah menjadi vila, perumahan, atau tempat wisata tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Program penghijauan, penguatan hutan rakyat, serta penanaman kembali kawasan gundul harus dipercepat dan diperluas. Banyak daerah hulu di Jabar yang kondisinya kritis. Ini harus jadi fokus utama.

Selain normalisasi sungai dan pembangunan check dam, Prasetyawati menekankan pentingnya early warning system di daerah rawan banjir dan longsor. Ia mengingatkan bahwa kesiapsiagaan sering menjadi faktor penentu dalam mengurangi korban jiwa.

Ia mendorong pemerintah untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada perusahaan maupun pihak yang merusak lingkungan.

“Jika dibiarkan, kerusakan akan berlipat ganda. Kita perlu ketegasan,” tandasnya.

Selain kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, Prasetyawati mengingatkan bahwa fenomena perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperbesar risiko bencana di masa depan. Intensitas hujan yang semakin tak terprediksi, musim yang berubah-ubah, serta kecenderungan ekstrem cuaca membuat banyak daerah rentan mengalami kejadian banjir maupun longsor tiba-tiba.

“Bencana di Sumatra kemarin dipicu curah hujan ekstrem yang turun dalam waktu sangat singkat. Jawa Barat juga mulai mengalami pola serupa. Kita sudah beberapa kali mendapatkan laporan hujan ekstrem yang menyebabkan sungai meluap. Apabila lingkungan kita tidak ditata dengan baik, kita akan menghadapi risiko yang sama,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim harus masuk dalam perencanaan jangka panjang pemerintah provinsi. Diperlukan kajian komprehensif untuk memetakan ulang titik-titik rawan serta menyusun strategi mitigasi berbasis data terbaru.

Selain mengkritisi aspek kebijakan, Prasetyawati menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, peran publik sangat besar dalam mengurangi risiko bencana, terutama dalam hal pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta tidak membangun secara sembarangan di kawasan rawan.

“Perubahan kebijakan saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat harus dibangun. Masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai, membangun rumah di bantaran sungai, atau menebang pohon tanpa izin. Ini semua berkontribusi terhadap bencana,” pungkasnya. (muis)