Aliansi Anti Korupsi Kota Bandung Desak DPRD Usut Tata Kelola Perumda Tirtawening
BANDUNG, eljabar.com — Tata kelola dan kualitas pelayanan Perumda Tirtawening Kota Bandung menjadi sorotan publik. Aliansi Anti Korupsi Bandung secara resmi menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi masyarakat dalam audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Bandung, Kamis (18/12/2025), di Gedung DPRD Kota Bandung.
Audiensi tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., didampingi Sekretaris DPRD Kota Bandung, H. Yasa Hanafiah, S.E., M.M. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu segera mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta sistem administrasi dan kepegawaian di tubuh Perumda Tirtawening.
Perwakilan Aliansi Anti Korupsi Bandung menilai, sejumlah mekanisme internal di Perumda Tirtawening belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Kondisi tersebut, jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Siti Marfuah menyatakan bahwa seluruh masukan dan dugaan permasalahan tersebut akan menjadi bahan pembahasan serius di Komisi II DPRD Kota Bandung. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Masukan dari masyarakat ini sangat penting. Kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan meminta keterangan dari Perumda Tirtawening sebagai mitra kerja Komisi II,” ujar Siti Marfuah.
Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Bandung memiliki kewenangan pengawasan terhadap BUMD, termasuk memastikan tata kelola dan pelayanan publik berjalan sesuai regulasi.
“DPRD berkewajiban mendengar suara masyarakat. Setiap laporan dan aspirasi akan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Tirtawening Kota Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai masukan dan sorotan yang disampaikan dalam audiensi tersebut. *red
