Butuh Perlindungan Khusus untuk Anak-anak - El Jabar

Butuh Perlindungan Khusus untuk Anak-anak

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Undang-Undang telah menjamin hak seorang anak, sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan.

Tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan khusus bagi anak-anak, dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi, agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Maka perlindungan anak ini menurut Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan, harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Perlu perlindungan khusus bagi anak-anak. Karen ini merupakan bagian dari upaya merawat kelangsungan generasi penerus bangsa. Anka-anak merupakan asset bangsa,” ujar Dadang Kurniawan, kepada elJabar.com.

Oleh karena itu, anak harus mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya dampak negative dalam perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan terhadap anak juga harus diperhatikan dari adanya perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, yang telah membawa perubahan sosial secara mendasar dalam kehidupan masyarakat.

“Sebab ini sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan adanya pengaruh negative ini,” katanya.

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya, terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi siapapun yang melakukan upaya kegiatan perlindungan anak.

Menurut Dadang Kurniawan yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

“Maka perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi kehidupan masa depannya,” tandasnya.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sipil.

“Perlindungan hukum bagi anak-anak, merupakan salah satu upaya pendekatan untuk melindungi anak-anak dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengekploitasi anak. Juga sikap berlebihan keluarga atau orang tuanya juga,” ujarnya.

Sementara itu, perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan. Dimana pendekatan ini sangat penting juga untuk menjamin kelangsungan dan masa depan anak-anak.

Pemerintah perlu menjamin anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, serta gratis bagi yang tidak mampu.

Kemudian layanan kesehatannya juga harus terjamin, tanpa ada hambatan. Termasuk dalam nkait dasupan gizinya. Terakhir yang juga harus diperhatikan, terkait dengan masalah kebutuhan hidup ekonominya. Sehingga tidak terdengar lagi ada anak yang kelaparan.

“Oleh karena itu, kita terus mendorong dan mendukung setiap upaya dan program pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak di Jawa Barat,” pungkasnya. (muis)

Categories: Adikarya Parlemen,Politik