SUKABUMI, eljabar.com — Banyaknya masyarakat yang tidak terakomodir masuk ke sekolah negeri. Terutama, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Karena Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi, menjadi sorotan salah satu Anggota DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi.
Menurutnya, permasalahan tersebut harus segera mencari solusinya. Apalagi, di Kota Sukabumi sekolah negeri yang ada jumlahnya tidak banyak.
“Disini Pemda (Pemerintah Kota Sukabumi, red) harus hadir untuk memberikan solusi, terkait mereka yang tidak terakomodir masuk sekolah Negeri,” kata Yunus, Senin (17/07/2023).
Politisi asal Golkar tersebut, mengusulkan, agar Pemkot Sukabumi bisa membangun sekolah negeri yang baru. Hal itu, bisa salah satu bagian dari solusi untuk masyarakat yang tidak di terima di Negeri.
“Kita akan dorong pemda untuk membangun sekolah baru tersebut. Kalau tidak mampu dari APBD Kota, bisa minta bantuan ke Pemprov Jabar atau pusat. Tapi, pembangunannya juga harus bisa dijangkau oleh semua wilayah di Kota Sukabumi,” katanya.
Yunus mengungkapkan, saat ini kebanyakan menginginkan anaknya masuk ke sekolah Negeri. Seperti ke SMA 1, SMA 3 dan alternatif SMA 4.
“Rata-rata yang jadi bidikan masyarakat, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3. Tapi, ada warga yang mengeluh kepada kami, lantaran tidak masuk ke sekolah tersebut, dikarenakan zonasi nya tidak masuk,” ungkapnya.
Saat ini, SMA negeri yang ada hanya lima sekolah, dan untuk SMK hanya berjumlah 4. jika ada penambahan, tentu saja SMA negerinya bisa menjadi enam sekolah, dan SMK bisa menjadi lima sekolah. Dengan begitu setidaknya bisa menjadi salah satu solusi nantinya.
“Kami disini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, jangan sampai terjadi di Kota Sukabumi, ada masyakat yang mengukur secara manual akibat sistem zonasi, seperti di daerah lain. Aturan PPDB ini juga, dirancang agar daerah bisa menyesuaikan dengan aturan dan karakteristik yang ada. Seperti berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019,” pungkansya. (Anne)
