Dana BPMU SMAN Rawan Penyimpangan?
KAB. BANDUNG, eljabar.com,- Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Jawa Barat bukan saja menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per siswa sebesar Rp.1.400.000 per tahun dari pemerintah pusat, namun juga menerima dana dari Pemprov Jabar, yaitu Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Meski begitu, BPMU dikeluhkan oleh sejumah orangtua karena tidak merasakan bantuan itu. Disinyalir, oknum di SMAN di Kab. Bandung diduga menyamarkan atau tidak memberitahukan keberadaan BPMU pada siswa maupun orangtua.
Hal itu diperkuat dengan adanya SMAN di Kec. Cicalengka, dimana siswa harus bayar SPP ratusan ribu rupiah per bulan, ditambah bayar Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) jutaan rupiah hasil rapat orang tua siswa dan komite sekolah.
Demikian pula di SMAN di kecamatan lain, diduga sama, yakni menerapkan dana DSP dan SPP pada peserta didik.
Tak hanya itu, sejumlah SMAN di Majalaya dan Cicalengka diduga menahan Ijazah siswa yang belum melunasi DSP. Tak pelak, hal ini dikelukan banyak pihak dan mendesak penegak hukum memantau penggunaan dana di SMAN lantaran terindikasi rawan penyimpangan.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, saat ikut rapat orangtua siswa beberapa waktu lalu, sekolah maupun komite sekolah tidak menyampaikan keberadaan dana BPU, hanya penyampaikan program sekolah, SPP dan DSP.
“Kalau tidak dikasih tahu oleh wartawan, saya tidak tahu siswa SMAN mendapat bantuan dana dari Pemprov Jabar, berupa BPMU,” ujar sumber.
Sumber lain menilai, SMAN sekarang laksana badan usaha. Pasalnya, diduga yang dipirkirkan bukan prestasi namun uang dan uang.
“Buktinya sudah ada dana BOS dan dana BPMU, eh masih saja oknum kepala SMAN kekurang dana hingga diduga minta pada orangtua siswa, yaitu DSP dan SPP,” ungkapnya.
Dengan demikian, pungkas sumber, BOS dan BPMU digunakan untuk apa saja? (A56)
