Delapan Kali Beruntun Raih WTP, Pemkab Sumenep Buktikan Konsistensi Pengelolaan Keuangan
SUMENEP, Eljabar.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mencatatkan pencapaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017, Pemkab Sumenep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini menjadi simbol kuat atas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta membuktikan kesinambungan kinerja birokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, didukung peran aktif masyarakat.
“Keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi antara jajaran Pemkab dan masyarakat yang terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif,” ujar Bupati usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/04/2025).
Ia menambahkan, keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. “Sinergi ini adalah fondasi utama bagi keberlanjutan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program pembangunan,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar pencapaian teknis, opini WTP juga menjadi pemacu semangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung untuk terus meningkatkan integritas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi titik tolak untuk bekerja lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat Sumenep,” tegasnya.
Penyerahan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Achmad Fauzi dalam sebuah acara resmi di Sidoarjo.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan komitmen penuh Pemkab Sumenep untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan setiap rekomendasi audit dari BPK.
“Setiap temuan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Kami ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah terus berjalan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya. (Ury)
