Diraport Merah GPMS, Kinerja 9 OPD Pemkab Sumenep Bobrok
SUMENEP, eljabar.com – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), gelar aksi damai di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Jumat (12/03/2021).
Aksi yang digelar oleh puluhan aktivis mahasiswa tersebut, dalam rangka memberikan ‘Raport Merah’ pada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.
Sembilan OPD tersebut di antaranya, Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, Dinkes, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RSUD dr. H. Moh. Anwar, PRKP & Cipta Karya, Dinsos dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
“Kami dengan teman-teman yang lain, mempunyai keluh kesah. Banyak kinerja OPD di lingkungan Pemkab Sumenep masih kurang baik,” kata Andi Kholis, Korlap Aksi usai demo di kantor Pemkab Sumenep.
Salah satu contohnya, lanjut Andi, adalah Dinsos. Dinas yang mengurusi masalah-masalah sosial ini kurang pro aktif pada kasus-kasus bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Artinya kinerja Dinsos tidak responsif dalam menanggapi kasus salah sasaran penerima bantuan,” tambahnya.
Disamping Dinsos, lanjut Andi, Dinas Pendidikan juga tidak memiliki sensitifitas dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan terhadap kondisi lembaga pendidikan dalam menetapkan kebijakan, seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang belum efektif, terutama di daerah kepulauan.
“Di kepulaun kita ketahui bersama sangat sulit mendapatkan signal atau jaringan, belum lagi para siswa banyak yang tidak mempunyai hp,” tegas Andi.
Sedangkan untuk Bappeda dinilai Andi masih belum komprehensif dan kurang objektif dalam menyusun Perda. Indikatornya terlihat dari susunan Raperda RTRW yang mengundang kontroversi publik.
“Ini harus segera dievaluasi oleh oleh para pihak yang berwenang,” tuntut Andi.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep, Achmat Fauzi, mengapresiasi tuntutan yang disampaikan secara langsung melalui aksi damai.
“Intinya semua aspirasi itu saya terima, baik secara tertulis dan lisan,” kata Bupati Sumenep yang baru saja dilantik itu.
Kendati demikian, Fauzi juga menjelaskan, sebelumnya melakukan beberapa langkah kongkrit terkait tuntutan aktivis itu. Pihaknya akan menginput data dan beberapa informasi dari internal Pemkab Sumenep terlebih dahulu.
“Kita harus lihat, secara internal dan eksternal. Nanti kita padukan, dari luar seperti apa, dari dalam seperti apa, kita kan punya dapur sendiri,” kata Fauzi.
“Artinya kalau dari luar bisa saja rapot merah, tapi kan belum tentu kalau dari dalam, bisa saja hijau, kuning, dan bahkan merah,” tandasnya. (ury)
