Disdik Sumenep Anjurkan PPDB Daerah Kepulauan yang Sulit Jaringan Menggunakan Luring
SUMENEP, epjabar.com – Mendekati Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Madura, Jawa Timur, anjurkan menggunkan Luar Jaringan (Luring) bagi lembaga yang berada di daerah yang sulit untuk akses jaringan terutama di daerah kepulauan.
Hal itu sampaikan oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan (Kabid Disdik) Sumenep, Ardiansyah. Menurutnya, kendala jaringan di wilayah kepulauan hingga saat ini akses jaringan sangat sulit.
Namun menurutnya, sekolah yang sulit jaringan sekalipun tetap harus menginput data di Dapodik. Hal itu demi kepentingan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Yang terpenting pemindahan NISN di Dapodik itu keluar, intinya itu harus online. Ya meskipun di kepulauan tidak ada jaringan, ya mereka harus berusaha mencari jaringan untuk input data di Dapodik,” ujarnya, Selasa (14/06/2022).
“Kalau untuk daerah Kota mungkin cepat prosesnya karena tidak susah jaringan. Tapi kalau untuk kepulauan ya harus cari jaringan, gimanapun caranya,” timpalnya.
Menurut Ardi, sesuai laporan yang diterima oleh Disdik Sumenep, daerah kepulauan seperti pulau masalembu terkadang, para guru atau murid harus naik perahu untuk mendapatkan jaringan stabil.
Data Disdik Sumenep menyebutkan, cover area jangkauan SD sebanyak 650 sekolah, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) 220 sekolah atau lembaga.
“Kalau SMP itu titik-titiknya cenderung ada jaringan. Contohnya saja SMP Negeri pasti ada di pusat-pusat kota. Beda dengan SD yang cakupannya di desa, apalagi wilayah kepulauan. Tapi kalau SMP pasti cenderung menggunakan online, karena cover areanya lebih nyaman,” jelasnya.
Akan tetapi, pihaknya tetap meminta laporan bagi lembaga yang berada di bawah naungannya meski yang sulit jaringan sekalipun.
“Kami masih minta laporan, untuk SD. Karena PPDB tahun ini lebih menekankan ketersediaan prasarana. Kalau prasarananya sudah siap menerima lebih dari pagunya, maka diperkenankan untuk menambah lebih. Tapi, sejauh saya menganalisa dengan teman-teman disini, prasarana kita sedang tidak mendukung untuk penambahan pagu,” kata Ardi. (ury)
