Pemerintahan

Diskominfo Sukabumi Terbitkan 50 Klarifikasi Hoaks, Penipuan Catut Nama Pejabat Jadi Sorotan

SUKABUMI, eljabar.com – Modus penipuan digital kian mengkhawatirkan. Tak hanya mencatut nama pejabat publik, pelaku juga memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah untuk menjaring korban dan mencuri data pribadi masyarakat. Menghadapi ancaman tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi telah menerbitkan 50 klarifikasi hoaks sepanjang Januari hingga September 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk membendung penyebaran informasi palsu sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan di ruang digital.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengatakan, puluhan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemeriksaan fakta dan edukasi literasi digital.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penipuan berkedok pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh bantuan sosial pemerintah. Informasi palsu tersebut diklarifikasi Diskominfo pada 28 September 2026 setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan program pemerintah untuk menjaring calon korban.

Menurut Ross, modus tersebut mengarah pada upaya pencurian data pribadi dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Praktik ini termasuk kategori impostor content, yakni konten yang menggunakan identitas atau atribut pihak lain untuk menyesatkan publik.

Modus serupa juga ditemukan pada 11 Agustus 2026. Kala itu, Diskominfo Kota Sukabumi mengklarifikasi dugaan penipuan melalui akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

“Penanganan hoaks tidak cukup hanya dengan menerbitkan klarifikasi. Kami juga melakukan pemeriksaan fakta dan membangun koordinasi dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks untuk memutus rantai penyebaran informasi palsu,” ujar Ross, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah pencegahan juga dilakukan melalui penguatan literasi digital dengan pendekatan yang mengikuti perkembangan pola komunikasi masyarakat. Materi edukasi dikemas dalam berbagai format, termasuk video yang menyesuaikan tren media sosial agar lebih mudah diterima dan menjangkau khalayak luas.

Diskominfo Kota Sukabumi juga memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui kerja sama dengan ICT Watch yang dimulai sejak Oktober 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut aktif dalam berbagai inisiatif peningkatan literasi digital, termasuk edukasi pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Melalui kolaborasi tersebut, Diskominfo turut menayangkan konten edukatif untuk meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan edukasi ant hoaks di tengah semakin kompleksnya ancaman informasi palsu.

“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya untuk edukasi antihoaks,” ungkapnya.

Ross mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, terutama pesan terkait bantuan pemerintah, permintaan data pribadi, maupun pemberitahuan yang mengatasnamakan pejabat publik.

Masyarakat diminta melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi. Pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah.

Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap konten visual yang diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Sejumlah indikasi yang dapat diperhatikan antara lain gerakan yang tidak alami, kejanggalan visual, hingga potongan adegan yang tidak masuk akal.

“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegas Ross.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat menghubungi atau melakukan verifikasi langsung kepada Diskominfo apabila menemukan kabar yang diragukan keasliannya.

Menurut Ross, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menekan peredaran informasi palsu. Sebab, dampak hoaks tidak hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran penipuan dengan mencatut nama lembaga pemerintah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,” pungkasnya.

Show More
Back to top button